REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Anggota parlemen di Inggris pada Kamis meminta pemerintah Inggris untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengakhiri pelanggaran HAM oleh China terhadap Muslim Uighur.
Dalam sebuah laporan, Komite Urusan Luar Negeri di parlemen mengeluarkan beberapa rekomendasi bagi pemerintah untuk menekan Beijing agar mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia di wilayah otonomi Xinjiang.
Tom Tugendhat, Ketua Komite dan penulis laporan, mendesak pemerintah untuk menegaskan sikapnya dengan lebih banyak menekan pemerintah China.
“Bukti pelanggaran hak asasi manusia yang parah dan kejahatan terhadap orang-orang Uighur sudah sangat banyak dan tak terbantahkan, dan Parlemen Inggris menyebutnya sebagai genosida," kata Tugendhat.
“Pemerintah Inggris harus mengakui keputusan Parlemen, memperkuat respons kami di dalam negeri, dan mendesak mitra internasional kami untuk melindungi rantai pasokan kami sendiri yang digunakan untuk mengambil untung dari pelanggaran,” lanjut dia.
“China, Inggris, dan lainnya adalah kunci untuk membangun institusi untuk mencegah terulangnya kebiadaban," tambah dia.
Wilayah Xinjiang adalah rumah bagi sekitar 10 juta orang Uighur. Kelompok Muslim Turki, yang membentuk sekitar 45 persen dari populasi Xinjiang, telah lama menuduh otoritas China melakukan diskriminasi budaya, agama, dan ekonomi.
Hingga 1 juta orang, atau sekitar 7 persen dari populasi Muslim di Xinjiang, telah dipenjara dalam kamp "pendidikan ulang", menurut pejabat AS dan pakar PBB. AS dan Uni Eropa memberlakukan sanksi pada pejabat China atas masalah ini.
Beijing telah membantah klaim penindasan, menuduh Barat menggunakan masalah Uighur sebagai alat untuk melawan pengaruh China yang meningkat.
Boikot dan sanksi
Inggris secara serius harus mempertimbangkan penerapan larangan mengimpor produk apa pun yang diketahui diproduksi atau diproduksi di Xinjiang dan harus memperluas ini ke semua industri, kata laporan Komite Urusan Luar Negeri Inggris.
Negara itu juga merekomendasikan boikot Olimpiade Musim Dingin 2022 yang akan diadakan di Beijing untuk mencegah dunia bisnis Inggris mensponsori atau mengiklankan permainan, sementara juga mencegah turis dan penonton untuk hadir di negara itu.
Melarang perusahaan teknologi tinggi dan pengawasan China untuk beroperasi di Inggris adalah poin lain yang didesak dalam laporan itu.
Mereka menuduh bahwa perusahaan-perusahaan ini menyediakan peralatan dan teknologi pengawasan kepada pihak yang mengoperasikan kamp konsentrasi di Xinjiang yang menampung hingga lebih dari satu juta Muslim Uighur.
Diplomasi Internasional
Inggris harus memberikan "tekanan diplomatik publik dan swasta" dan membangun koalisi untuk "mendukung Uighur dan kelompok lain yang menghadapi penindasan di Xinjiang," kata laporan itu.
Dengan kursi permanennya di Dewan Keamanan PBB, London harus mendorong pengamat internasional dan independen untuk mendapatkan akses ke Xinjiang untuk menyelidiki, tambah mereka.
Komite juga meminta pemerintah untuk terlibat dalam dialog dengan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) tentang kemungkinan dan kelayakan penyelidikan resmi atas kejahatan yang dilakukan terhadap Uighur, etnis minoritas lainnya di Xinjiang, dan di tempat lain di China.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
