REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi adanya usulan rumah sakit (RS) untuk pejabat negara. Menurutnya, usulan tersebut belum urgent untuk direalisasikan saat ini.
"Menurut saya yang paling urgent itu bukan itu ya. Kalau saya yang paling penting itu adalah keputusan PPKM skala darurat ini bisa diterjemahkan, bisa dijalankan, dan bisa ditegakan secara keseluruhan," kata Rahmad kepada Republika, Kamis (8/7).
Namun demikiadn, ia menganggap, usulan tersebut bisa dipertimbangkan di kemudian hari, akan tetapi hal itu bukan menjadi prioritas utama saat ini. Hal tersebut mengingat jumlah pejabat negara yang sangat banyak.
"Saya kira kita tertawa bersama rakyat, menangis bersama rakyat, di saat Inilah kita lagi menangis, kita bersatu padu menangis, perang melawan covid-19. Kita justru lebih prioritas dan pikirkan itu adalah untuk penyelamatan rakyat," ungkapnya.
Politikus PDIP itu menambahkan, lagipula pejabat negara seperti presiden dan wakil presiden sudah mendapatkan fasilitas prioritas kesehatan dari negara melalui tim kedokteran kepresidenan. Oleh karena itu, dirinya meminta, pemerintah fokus saja dalam penanganan pandemi dan penegakkan PPKM Darurat.
"Penting juga untuk pembuatan rumah sakit itu, tetapi yang paling urgent dan paling penting saat ini prioritas segala sumber daya kita adalah bagaimana menjalankan PPKM darurat ini dengan ketegasan yang berjalan di lapangan," ujarnya.
Sebelumnya Wasekjen PAN, Rosaline Irine Rumaseuw, mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit yang diperuntukan khusus pejabat negara. Dia menganggap pemerintah tidak memperhatikan kesehatan anggota DPR.
Dirinya mengaku, sedih dan prihatin melihat banyaknya pejabat negara yang terlunta-lunta tidak mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit di masa pandemi saat ini. "Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara," kata Rosaline dalam diskusi daring, Rabu (7/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
