REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah menggulirkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mempercepat implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan data terintegrasi yang juga dikenal dengan Satu Data Indonesia, Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) menyelenggarakan Satu Data Indonesia WebSummit 2021 pada 6 hingga 8 Juli.
SPBE merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan dari Huawei. President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, Jason Zhang mengatakan, Huawei Indonesia merasa terhormat karena mendapatkan kepercayaan untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan upaya-upaya penting yang berkontribusi terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi SPBE di Indonesia.
"Implementasi SPBE akan membantu pemerintah untuk merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah tersebut, karena kami percaya bahwa transformasi digital di seluruh sektor akan terwujud," kata Jason dalam keterangan pers kepada Republika, Rabu (7/7).
Huawei juga percaya, kualitas SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan yang tak kalah penting. Oleh karena itu, Huawei Indonesia dan Direkorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sedang berfokus pada peningkatan kualitas SDM agar setiap teknologi termutakhir dapat dimanfaatkan sesuai potensinya.
Dengan begitu, nantinya SPBE mampu medukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta membangun fondasi teknologi, informasi dan teknologi (TIK) yang terintegrasi aman dan andal.
Dalam Satu Data Indonesia WebSummit 2021, Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Satu Data Indonesia sangat menunjang kinerja Dukcapil dalam menyajikan data yang merepresentasi dinamika dan tren demografis yang berperan penting sebagai fondasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan.
“Data kependudukan penting untuk perencanaan pembangunan nasional, pelayanan publik, alokasi anggaran, penegakan hukum dan wajib dilindungi untuk kepentingan kedaulatan data bangsa. Upaya menuju terwujudnya integrasi data seperti tertuang dalam kebijakan Satu Data Indonesia akan menjadi landasan bagi transformasi digital Indonesia di semua sektor dan tingkatan, termasuk di tingkat pemerintah," kata Zudan.
Saat ini, data kependudukan yang dikelola Dukcapil juga terhubung dengan sektor bisnis seperti e-commerce, asuransi, perbankan, pasar modal, telekomunikasi, dan pendidikan yang memerlukan verifikasi identitas pengguna melalui pengecekan silang dengan database Dukcapil.
Dia mengatakan Dukcapil membutuhkan SDM yang terampil dalam menggunakan teknologi terkini sehingga dibutuhkan adanya koloborasi alih pengetahuan TIk dari beberapa institusi global antara lain seperti World Bank, Huawei, Unicef dan lain lain agar Indonesia tidak tertinggal secara teknologi dibanding negara lainnya serta dapat mengimplementasi sistem e-government dengan sistem yang terbaik dan terdepan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
