Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Saturday, 11 Safar 1443 / 18 September 2021

Menlu AS Temui Tujuh Penyintas Kamp Interniran Uighur

Rabu 07 Jul 2021 13:08 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

 Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken

Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken

Foto: EPA
Blinken menyampaikan komitmen AS mengakhiri kejahatan kemanusiaan di Xinjiang

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Antony Blinken melakukan pertemuan dengan tujuh penyintas kamp interniran Uighur pada Selasa (6/7). Pada kesempatan itu, Blinken kembali menyatakan komitmen AS untuk mengakhiri kejahatan kemanusiaan di Xinjiang, China.

“Pada 6 Juli, Menlu Blinken bertemu dengan tujuh penyintas kamp interniran Uighur, para pembela dan pegiat hak asasi, serta keluarga dari individu-individu yang ditahan di Xinjiang,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, dikutip dari rilis yang dipublikasikan Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Baca Juga

 

Price mengungkapkan, dalam pertemuan itu Blinken menyampaikan komitmen AS mengakhiri kejahatan kemanusiaan di Xinjiang. “Menlu (Blinken) menyampaikan komitmen AS bekerja dengan para sekutu dan mitra untuk menyerukan pengakhiran kejahatan kemanusiaan dan genosida yang berkelanjutan terhadap Uighur serta agama minoritas lainnya di Xinjiang yang dilakukan China,” ucapnya.

AS bakal berupaya mendorong permintaan pertanggungjawaban atas aksi-aksi yang dilakukan Beijing di Xinjiang. “AS akan terus menempatkan hak asasi manusia (HAM) di baris terdepan kebijakan kami terkait China dan akan selalu mendukung suara para aktivis, penyintas, dan anggota keluarga korban yang dengan berani bersuara menentang kekejaman ini,” kata Price.

 

Pemerintahan Presiden Joe Biden dan mantan presiden Donald Trump sama-sama mengambil sikap keras ke China terkait perlakuan serta kebijakannya terhadap Muslim Uighur. Pemerintahan Trump sempat menyatakan bahwa apa yang dilakukan Beijing di Xinjiang adalah genosida. Hal itu diungkapkan sesaat sebelum pemerintahannya berakhir dan digantikan Biden.

 

Biden sendiri telah mendorong para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan dan merespons laporan tentang dugaan kerja paksa di Xinjiang. Pada Juni lalu, egara-negara anggota Dewan HAM PBB yang dipimpin Kanada mendesak Cina membuka akses kunjungan bagi Komisaris Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet ke Provinsi Xinjiang.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA