REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia membantah tuduhan media dan pemerintah Cina, tentang intervensi program vaksinasi China di Papua Nugini. Perselisihan atas diplomasi vaksin itu menjadi gesekan terbaru dua negara.
Hubungan bilateral dua negara itu renggang sejak tahun lalu setelah Australia mendorong penyelidikan independen terhadap asal mula virus corona yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China.
Bulan Maret lalu, Australia negara pertama yang menyediakan vaksin Covid-19 ke Papua Nugini. Ketika bekas koloni dan tetangga terdekat Australia itu mengalami lonjakan kasus positif.
Pada 23 Juni lalu Papua Nugini menerima 200 ribu dosis vaksin produksi China, Sinopharm. Pemerintah Papua Nugini mengatakan vaksin Sinopharm awalnya diberikan untuk warga China di negara itu.
Surat kabar bahasa Inggris yang dikelola Partai Komunis China, Global Times menuduh Australia 'menanam konsultan Australia' di Papua Nugini. Tujuannya untuk 'merusak kerja sama vaksin China dengan negara-negara kepulauan Pasifik'.
Kementerian Pembangunan Pasifik dan Internasional Australia Zed Seselja membantah tuduhan tersebut. Bantahan ini disampaikan saat ini berkunjung ke negara kepulauan Pasifik Selatan.
"Dalam program vaksinasi, kami fokus memastikan kami menyediakan bantuan sebanyak yang dapat kami berikan, bila negara lain ingin memberi bantuan, itu luar biasa," kata Seselja pada Australian Broadcasting Corp dalam wawancara yang ditayangkan, Selasa (6/7).
"Kami menanggapi masalah ini dengan itikad baik dan kami akan terus melakukan hal-hal yang menjadi kepentingan kawasan kami dan kepentingan teman dan tetangga kami, terutama Papua Nugini," kata Seselja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
