REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan terkait pemberlakukan bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPS) terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dinilai tidak memberikan perubahan berarti bagi industri TPT lokal. Pemerintah diminta untuk mencari solusi atas kelangkaan bahan baku tekstil yang saat ini tengah terjadi.
"Seperti jenis kain spandex, aty way, ity crepe, cerutty babydoll, lady zara, sakila twill saat ini sangat sulit untuk di dapatkan, jika stok dari jenis bahan baku tersebut ada, jumlahnya tidak dapat mencukupi permintaan dan kebutuhan yang tinggi," kata Asep Setia, pelaku industri kecil menengah (IKM) di sektor konveksi di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam keterangan tertulis, Senin (5/7).
Menurut dia, hal tersebut diperburuk dengan harga jual bahan baku yang mengalami kenaikan signifikan. Harga jual bahan baku tersebut mengalami kenaikan dengan rentang 20-30 persen per yardnya.
Asep menjelaskan, kain-kain tersebut merupakan jenis kain yang hanya dilakukan proses pencelupan atau pencetakan di pabrik pencelupan lokal. Sementara bahan baku dasar jenis kain masih melakukan impor dari negara lain.
Padahal, jika dihitung kini sudah 1,5 tahun sejak diberlakukannya aturan pemerintah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.161/PMK 010/2019, PMK No.162/PMK. 010/2019, dan PMK No.163/ PMK.010/2019. Aturan itu terkait BMTPS atau safeguards terhadap impor TPT dan mulai berlaku pada November 2019.
Aturan itu dinilai tidak memberikan perubahan berarti bagi industri TPT di tanah air, terlebih dalam kaitan dengan kelangkaan bahan baku yang sebelumnya diharapkan dapat dipenuhi oleh para pelaku industri TPT lokal. Pada kenyataanya, para pelaku industri TPT lokal itu tetap tidak bisa mengakomodir kebutuhan para produsen TPT, khususnya di sektor hilir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
