REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah masih menunggak pembayaran klaim pasien covid-19 di sejumlah rumah sakit Muhammadiyah. Sementara untuk pembayaran jaminan kesehatan BPJS cukup lancar.
"Betul (klaim BPJS lancar, klaim Covid-19 tersendat). Nah itu pembayaran klaim Covid-19 bukan BPJS," kata Ketua Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), Agus Syamsuddin, kepada Republika.co.id di Jakarta, Ahad (4/7).
Saat ini kasus covid-19 terus mengalami peningkatan. Kondisi ini menyebabkan banyak rumah sakit kewalahan dengan kedatangan sejumlah pasien, tak terkecuali RS Muhammadiyah. Namun untuk jumlah total tunggakan Agus masih enggan menjelaskannya lebih lanjut.
"Aku belum bisa buka data sekarang. Kalau sampai pekan depan belum ada perubahan baru aku akan sampaikan ke publik," ucap Agus.
Sementara dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Wakil Ketua Bidang Layanan Kesehatan MCCC dr Aldila S Al Arfah, MMR mengungkapkan biaya operasional perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit Muhammadiyah rata-rata menurutnya juga masih banyak yang belum dibayar Pemerintah.
"Ada yang dari Oktober tahun lalu belum dibayar. Kalau rumah sakit saya sampai Maret sudah dibayar tetapi macet sudah agak lama ini. Mayoritas ada yang Oktober, dari Januari belum dibayar jadi kasihan kan rumah sakit, disuruh kerja all out tapi ga dibayar. Kalau ga dibayar-bayar ya bisa kehabisan nafas juga ini," kata dia.
Bagi rumah sakit Muhammadiyah, Aldila menyatakan tak pantang mundur untuk tetap bekerja habis-habisan melawan Covid. Melalui rapat para direktur, 86 RS Muhammadiyah menurutnya terus berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
"Kalau untuk obat-obatan untuk sejauh ini masih aman. Kalau dari sisi komoditas kesehatan, material, yang agak mengkhawatirkan itu memang oksigen," ungkap Aldila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
