REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Kepolisian Israel berharap bisa merekrut sekitar 2.500 perwira Muslim dalam tiga tahun ke depan.
Kantor berita Kan melaporkan pada Jumat (7/4), bahwa Israel bertujuan agar anggota polisi Muslim membentuk 10 persen dari pasukan Israel.
Menurut laporan tersebut, saat ini ada sekitar 780 polisi Muslim, atau 3 persen dari pasukan polisi Israel. Kan juga melaporkan bahwa pemimpin pemerintah untuk kekerasan di komunitas Arab telah mengumumkan pengunduran dirinya, hanya empat bulan setelah pengangkatannya oleh pemerintahan terakhir.
Laporan itu mengatakan bahwa Aharon Franko, seorang mantan pejabat tinggi polisi, tidak dapat membuat kemajuan apapun sejak memasuki pos yang baru dibuat tersebut, atau untuk mengamankan kerja sama dari para pemimpin lokal, dan telah sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak dapat membawa perubahan nyata.
Isu kejahatan kekerasan dalam sektor Arab Israel telah menjadi keluhan utama masyarakat selama beberapa tahun.
Pekan lalu, Perdana Menteri Naftali Bennett, telah mengumumkan pada pertemuan kabinet pekanan bahwa Israel akan menerapkan rencana nasional untuk mengatasi kejahatan di sektor Arab di negara itu.
"Kami akan melakukan ini di semua dimensi: sipil, ekonomi dan, tentu saja, kriminal. Ini pertama-tama adalah keinginan masyarakat itu sendiri dan tentunya kepentingan nasional secara keseluruhan," kata Bennett, seperti dilansir di The Times of Israel, Ahad (4/7).
Bennett membuat komentar tersebut setelah lima warga Arab Israel tewas dalam penembakan mematikan dalam beberapa hari. Dia mencatat bahwa sejak awal 2021, puluhan orang telah dibunuh di komunitas Arab.
“Kekerasan di komunitas Arab adalah bencana di negara ini yang telah diabaikan selama bertahun-tahun. Tanggung jawab untuk memerangi ini ada di pundak kita. Ini adalah misi nasional," ujarnya.
Wakil Komisaris Polisi, Jamal Hakroush, mengatakan pekan lalu, bahwa ada peluang bersejarah untuk mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi di komunitas Arab Israel. Dia menyoroti masuknya anggota parlemen Arab dalam koalisi yang berkuasa saat ini.
"Saya punya pesan untuk sektor Arab. Kita berada dalam periode bersejarah dan kita harus memanfaatkannya. Kita memiliki perwakilan di pemerintahan yang dapat membawa apa yang kurang, seperti anggaran dan kepolisian ke jalan Arab," kata Hakroush kepada Kan News.
Hakroush merupakan orang Arab Israel pertama yang menjadi wakil komisaris polisi. Dia mengimbau dilakukannya introspeksi. Menurutnya, mereka semua perlu melihat ke dalam dan tidak bisa menerima situasi yang ada.
"Kita perlu mengatakan dengan jujur bahwa tidak semuanya dimulai dan diakhiri dengan polisi," katanya.
Seperti diketahui, partai Arab-Islam Ra'am bergabung dengan koalisi pemerintahan saat ini. Raam atau United Arab List di bawah pimpinan seorang politisi Islamis, Mansour Abbas, ini menjalankan platform untuk mengatasi kekerasan di komunitas Arab Israel.
Ketika Ra'am menandatangani perjanjian koalisi pada awal Juni lalu, tercatat bahwa Bennett dan mitra koalisinya, Menteri Luar Negeri Yair Lapid, setuju untuk memberikan sebesar 2,5 juta Shekel Israel baru (770 ribu dolar AS) untuk memerangi kekerasan dan kejahatan terorganisir dalam masyarakat Arab.
Sumber: timesofisrael
Ikuti Whatsapp Channel Republika
