Ketika Kazakhstan menjadi semakin populer untuk penambangan cryptocurrency, presiden negara itu telah menandatangani undang-undang baru yang memperkenalkan retribusi tambahan untuk penambang crypto.

Dilansir Cointelegraph (2/7/2021), Presiden Republik Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev baru-baru ini menandatangani undang-undang baru yang membebankan biaya pajak tambahan untuk energi yang digunakan oleh penambang kripto yang beroperasi di negara tersebut. Biaya baru akan berlaku mulai Januari 2022.

Baca Juga: Rencana Pemerintah Buat Bursa Aset Kripto Tuai Respon Positif

Menurut kantor berita lokal Kursiv, undang-undang baru memperkenalkan biaya tambahan sebesar 1 tenge Kazakhstan ($0,00233) per kilowatt-jam yang digunakan oleh penambang cryptocurrency.

Retribusi pajak tambahan adalah bagian dari serangkaian amandemen legislatif terhadap kode pajak nasional mengenai penambang kripto. Parlemen Kazakh meloloskan RUU tersebut pada pertengahan Juni.

Albert Rau, Ketua komite reformasi ekonomi dan pembangunan regional, mengatakan bahwa tujuan utama dari undang-undang baru ini adalah untuk mengatur industri penambangan kripto dan “membawanya keluar dari bayang-bayang.”

Rau adalah mantan Wakil Menteri Pertama investasi dan pembangunan Kazakhstan dan dilaporkan penulis inisiatif legislatif baru.

Kazakhstan baru-baru ini muncul sebagai tujuan utama untuk operasi penambangan cryptocurrency. Menurut data dari Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, Kazakhstan adalah negara terbesar keempat di dunia dalam hal total hash rate share Bitcoin setelah China, Amerika Serikat dan Rusia.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, raksasa penambangan kripto China seperti Canaan telah merelokasi operasi mereka ke Kazakhstan di tengah tindakan keras terhadap penambangan kripto oleh otoritas China.

Kumpulan penambangan utama Tiongkok BTC.com juga berhasil merelokasi sebagian penambangnya ke Kazakhstan pada akhir Juni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika