REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah fokus untuk menaikkan nilai ekspor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, pemerintah memberi fasilitas agar UMKM naik kelas dan mampu menaikkan nilai ekspor produksinya.
Airlangga menuturkan, UMKM mendapat kemudahan untuk mendapatkan kemitraan atau kerja sama dalam skala besar melalui regulasi UU Cipta Kerja. Terutama UMKM yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga memberi fasilitas pembinaan kewirausahaan untuk menciptakan eksportir baru dari sektor UMKM.
“Pemerintah memfasilitasi antara usaha menengah besar dengan usaha mikro kecil, termasuk koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha,” tutur Airlangga, dalam keterangan, Jumat (2/7).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah juga memberi kemudahan bagi UMKM pelaku ekspor untuk memanfaatkan Pusat Logistik Berikat (PLB). Melalui PLB, UMKM bisa mendapatkan sejumlah fasilitas. Misalnya, kemudahan mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan atau barang, modal, atau mesin dengan akses pemasaran, baik lokal maupun global.
“Pemerintah juga telah memberikan dukungan regulasi terkait PLB, antara lain PLB IKM melalui penangguhan Ppn dan bea masuk, kemudian kemudahan untuk tujuan ekspor melalui pembebasan baik Ppn maupun bea masuk,” ujar Airlangga.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini mengeklaim seluruh fasilitas ini untuk meningkatkan tren ekspor UMKM yang sudah berkontribusi sebesar 11 persen dari total ekspor tahun 2020. Padahal, tahun lalu, jumlah UMKM atau Industri Kecil menengah (IKM) yang menjadi eksportir sekitar 13 ribu UMKM. Sementara, tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia menjadi yang tertinggi sejak 2021. Yakni, surplus sekitar 21,74 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
