&REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Tony Rosyid*
Dalam menghadapi pandemi, sinergi semua pihak mutlak dibutuhkan. Tidak saja antar institusi pemerintah, tapi keterlibatan ormas dan masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Terutama di DKI Jakarta, ibu kota yang menjadi pusat mobilitas masyarakat, potensi penyebaran Covid-19 cukup tinggi. Wajar jika angka penularan di DKI besar karena pertama, padat penduduk dan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Jakarta tempat hilir mudik masyarakat pendatang. Belum lagi pergerakan warga dari daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Jumlah orang di Jakarta pada siang hari bisa dua kali lipat dari malam hari.
Kedua, persentase tes PCR di DKI Jakarta lebih besar dari daerah lain. Bahkan jauh di atas standar WHO (1000/1 juta dalam sepekan). Semakin banyak yang dites PCR, semakin tinggi angka yang terdeteksi covid. Kasus ini yang dialami Jakarta. Kalau membandingkan Jakarta dengan daerah lain, tentu tidak aple to aple. Gak pas!
Bergandengan dengan dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat, Pemprov DKI tampak mengambil langkah sigap dan cepat. Di antara langkah yang diambil Gubernur DKI adalah pertama, menerbitkan KepGub 796/2021 bahwa pekerja hanya 25 persen yang masuk kantor 75 persen WFH. Kedua, membatasi jam buka dan kapasitas, baik mal, restoran maupun kafe.
Ketiga, mengawasi prokes di lapangan secara ekstra ketat. Tidak segan Pemprov DKI memberikan denda terhadap pelanggaran prokes. Keempat, mempercepat vaksinasi. Saat ini, ada 130 ribu warga DKI yang divaksinasi setiap harinya. (lebih dari target 100. 000/hari). Kelima, menambah ruang penampungan untuk isolasi pasien. Keenam, bekerjasama dengan Baznas Bazis DKI, Pemprov juga sedang melakukan "pengasapan Covid-19" di seluruh masjid Jakarta. Setidaknya ada 5000 masjid di DKI yang sedang dilakukan "pengasapan Covid-19". Bertahap sesuai urutan daftar antrean.
Upaya Pemprov DKI melibatkan potensi masyarakat dalam menghadapi pandemi perlu diapresiasi. Di antaranya adalah pemberdayaan ambulans milik masjid se-DKI. Sudah ada 237 ambulans milik masjid yang ikut beroperasi membantu menangani pasien covid. Kerjasama dengan Baznas Bazis DKI dan DMI (Dewan Masjid Indonesia), Pemprov DKI memaksimalkan pelayanan dalam mengendalikan Covid-19.
Di banyak wilayah, rumah sakit telah kehabisan ambulans untuk bisa melayani pasien Covid-19. Banyak pasien yang tak tertangani. Bahkan di Bantul Yogjakarta, ada 41 orang meninggal saat isolasi mandiri. Ini bukti nyata adanya keterbatasan pelayanan, terutama ambulans dan ruang isolasi di rumah sakit.
Pemprov DKI Jakarta juga membuka keterlibatan relawan, khususnya untuk pemulasaran jenazah. Saat ini, tingkat kematian karena Covid-19 makin tinggi. Di berbagai daerah seperti Kudus misalnya, terjadi antrean pemakaman.
Tidak kurang dari 318 relawan yang ikut membantu dalam pemulasaran jenazah Covid-19 di DKI. Keterlibatan relawan adalah bentuk nyata dari kepedulian masyarakat. Ini sekaligus menjadi bukti adanya kepercayaan masyarakat kepada Pemprov DKI, yang otomatis juga kepercayaan kepada kepemimpinan Gubernur.
Langkah tegas dalam situasi sekarang mesti harus segera diambil oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Tidak boleh telat mengingat pertama, penyebaran covid jenis delta ini sangat masif. Lebih masif dari jenis covid sebelum mutasi. Kedua, dalam keadaan bosan, lelah dan keterbatasan keuangan, masyarakat cenderung abai dan tidak disiplin. Disini, peran pemerintah, terutama melalui Satgas covid mesti lebih tegas dan Terukur dalam mengambil langkah.
Jakarta adalah ibu kota. Tidak saja menjadi parameter dalam pengendalian covid, tapi juga menjadi penentu nasib sosial, ekonomi dan politik Indonesia kedepan. Karena itu, Jakarta mesti menjadi prioritas dalam pengendalian penyebaran Covid-19.
Langkah yang dilakukan Anies Baswedan di DKI sudah tepat. Selama ini telah mendapat dukungan rakyat. Dalam hal ini, DKI Jakarta hanya butuh support maksimal dari pemerintah pusat dengan pertama, mendukung gagasan dan langkah yang diambil Gubernur. DKI Jakarta punya data, dan lebih tahu apa yang dilakukan untuk wilayahnya. Ini juga mesti berlaku untuk daerah lain. Kedua, supporting dana. Dua bentuk dukungan ini akan memaksimalkan Pemprov DKI dalam pengendalian Covid-19.
Jakarta, 1 Juli 2021
*Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Ikuti Whatsapp Channel Republika
