REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatatkan saat ini sebanyak 41 juta dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan kepada masyarakat Indonesia. Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 akan diakselerasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo sebanyak dua juta dosis per hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan saat ini Indonesia sedang menghadapi gelombang kedua khususnya varian Delta, sehingga pemerintah harus bersiap dalam menyediakan vaksin bagi masyarakat. “Sampai sekarang kita sudah memvaksin 41 juta dan bapak presiden menetapkan bahwa peningkatannya harus sampai dua juta vaksin yang dilakukan setiap harinya,” ujarnya, dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis (1/7).
Dia memastikan pemerintah telah menyiapkan seluruh sumber fiskal untuk menyediakan vaksin, sehingga Indonesia dapat keluar dari krisis kesehatan maupun ekonomi. “Indonesia termasuk di antara negara-negara yang sangat cepat (mendapat vaksin) karena pada kondisi awal kami akan membeli vaksin itu, bahkan sebelum vaksinnya ada. Saat vaksin masih diriset Indonesia sudah memesan,” katanya.
Menurutnya terdapat beberapa tantangan dalam program vaksinasi mulai dari persiapan yang matang. Hal ini mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat banyak dan jenis-jenis vaksin yang berbeda.
Kemudian jenis vaksin Covid-19 yang berbeda tersebut membutuhkan cara penyimpanan yang berbeda-beda juga, sehingga persiapan harus dilakukan. “Itu akan menjadi mimpi buruk logistik jika tidak dipersiapkan dengan baik,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki tantangan dalam mengajak dan mempersuasi masyarakat agar berkenan divaksinasi. “Jadi ini memang ada banyak sekali hal teknis bukan hanya sekadar kita punya uang lalu kita bisa membeli vaksin dan kita bisa menyediakan vaksin. Kasusnya tidak seperti itu,” katanya.
Tak hanya itu, menurutnya, pemerintah dalam krisis ini juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga tiga aspek yakni mengatasi Covid-19 dan menjaga keselamatan masyarakat. Selanjutnya, menyelamatkan Indonesia dari kekacauan ekonomi dengan memastikan sistem keuangan selalu stabil serta memastikan kebijakan fiskal dan makro terus sustainable atau berkesinambungan.
“Pandemi itu seperti perubahan iklim karena terkait dengan seluruh negara di dunia jadi kita tidak bisa mengatasi ini hanya secara nasional saja,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
