Rabu 30 Jun 2021 14:41 WIB

Brasil Tangguhkan Kesepakatan Pembelian Vaksin Covid India

Kontrak pembelian vaksin diduga ada penyimpangan yang mengaitkan Bolsonaro.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Teguh Firmansyah
Tenaga kesehatan memegang botol vaksin produksi Bharat Biotech, COVAXIN.
Foto: EPA
Tenaga kesehatan memegang botol vaksin produksi Bharat Biotech, COVAXIN.

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Brasil akan menangguhkan kesepakatan vaksin Covid-1 dengan Bharat Biotech dari India senilai 324 juta dolar AS. Kontrak pembelian ini telah menjerat Presiden Brasil Jair Bolsonaro atas tuduhan penyimpangan.

Bolsonaro diduga telah melakukan korupsi atas kesepakatan untuk membeli 20 juta dosis Covaxin dari Bharat Biotech.  Bolsonaro telah membantah melakukan kesalahan, dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui ada penyimpangan dalam kesepakatan pembelian vaksin tersebut.  

Baca Juga

“Menurut analisis awal CGU (pengawas keuangan federal), tidak ada kejanggalan dalam kontrak tetapi, untuk kepatuhan, Kementerian Kesehatan memilih untuk menangguhkan kontrak,” kata Kementerian Kesehatan dalam sebuah pernyataan, dilansir Aljazirah, Rabu (30/6).

Sebelumnya pada Kamis, CNN Brasil melaporkan bahwa Kementerian Kesehatan telah memutuskan untuk membatalkan kontrak. Jaksa federal Brasil telah membuka penyelidikan atas kesepakatan itu.

Menurut jaksa federal harga yang relatif tinggi, pembicaraan cepat dan persetujuan peraturan yang tertunda merupakan tanda ada penyimpangan. Kesepakatan pembelian vaksin juga sedang diselidiki oleh panel Senat yang menyelidiki penanganan pandemi oleh pemerintah.

Perwakilan majelis rendah Luis Miranda mengatakan, dia mengadakan pertemuan dengan presiden pada Maret. Miranda menggambarkan serangkaian penyimpangan dalam pembelian vaksin Covaxin, yang diproduksi oleh Bharat Biotech India.

Anggota parlemen dan seorang pejabat di Kementerian Kesehatan, mengatakan kepada para senator bahwa dalam analisis dokumen yang berkaitan dengan pembelian vaksin, ditemukan informasi tidak sesuai dengan teks asli kontrak Bharat Biotech dengan  kementerian.  Dia menyebutkan beberapa perbedaan termasuk bentuk pembayaran, jumlah dosis dan indikasi perusahaan perantara.

Salah satu senator oposisi terkemuka di panel itu mengajukan tuntutan pidana formal terhadap Bolsonaro di Mahkamah Agung pada Senin (27/6). Senator Randolfe Rodrigues mengatakan, dia ingin pengadilan menyelidiki tuduhan itu dan mencari tahu mengapa Bolsonaro tidak mengambil tindakan apa pun setelah mengetahui tentang skema korupsi raksasa di Kementerian Kesehatan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement