REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menanggapi terkait rencana pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dalam waktu dekat. Charles mengatakan, masyarakat sudah bingung dengan berbagai terminologi baru yang dipakai pemerintah
"Yang pasti penerapan PPKM Mikro terbukti tidak efektif," kata Charles kepada Republika, Rabu (30/6).
Politikus PDIP itu menyoroti sistem kesehatan di pulau Jawa yang kian mengkhawatirkan. Sebab, menurutnya, tingkat keterisian rumah sakit terus mengalami lonjakan.
"Sedangkan angka penularan masih terus tinggi setiap harinya," ujarnya
Oleh karena itu, Charles memandang, pemerintah memang perlu melakukan pembatasan mobilitas secara besar-besaran. Setidaknya, pemerintah bisa menerapkan kembali PSBB seperti tahun lalu.
"Apabila tidak dilakukan maka kondisi akan semakin memburuk," ucapnya.
Sebelumnya Charles meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, kondisi penularan Covid-19 sekarang ini sudah darurat.
"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," kata politikus PDIP itu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (27/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
