Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Sistem Karier Eselon 1 dan 2 Diusulkan Jadi Karier Nasional

Selasa 29 Jun 2021 16:52 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh

Foto: Yogi Ardhi/Republika
Pusat yang berkewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan eselon 1 dan 2.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar terkait revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, mengusulkan agar sistem karier untuk eselon 1 dan eselon 2 jadi sistem karier nasional.

"Andaikan mungkin bisa dilakukan segera sistem karier untuk eselon 1 dan eselon 2 itu jadi sistem karier nasional," kata Zudan dalam rapat secara daring, Selasa (29/6).

Baca Juga

Menurut Zudan, sistem tersebut diharapkan menghilangkan sistem karier eselon 1 dan 2 yang tergantung oleh pilkada. Sebab, Pemerintah Pusat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan eselon 1 dan eselon 2. 

"Di pusat juga demikian, sehingga dipindah-pindahkan itu kalau ASN eselon 2 bagus bisa menjadi virus-virus yang baik ke daerah-daerah yang kurang baik. Demikian juga ASN yang berpotensi tetapi tempatnya tidak cocok di suatu daerah bisa ditarik ke daerah yang lain atau ke pusat untuk diberikan pelatihan pembinaan yang lebih tepat," tuturnya. 

Selain itu, Zudan juga mengusulkan agar revisi UU ASN fokus pada peningkatan kualitas ASN. Ia menuturkan, selama pandemi kantor-kantor selama ini berjalan baik meski bekerja secara digital.

"ini tentu saja membutuhkan pencermatan kita, apakah memang kita perlu menambahkan ASN seperti sekarang atau cukup memberdayakan ASN yang ada dengan meningkatkan kesejahteraannya tentu saja kita bisa berbeda paradigma di titik ini," ucapnya. 

Kemudian, Zudan juga memandang perlu adanya lembaga yang melindungi karier ASN. Menurutnya, ada banyak alternatif untuk menciptakan sistem tersebut, bisa dengan memperkuat Kementerian PAN RB, memperkuat BKN, hingga memperkuat KASN. 

"Saya menyarankan berada dalam cabang kekuasaan eksekutif, bukan lembaga yang mandiri. Nah inilah yang diperlukan, sehingga kalau ada pelanggaran sistem karier pemerintah pusat langsung bisa memberikan sticknya kepada daerah memberikan cambuknya, memberikan sanksinya. Kalau daerah ini bagus atau kemudian lembaga bagus diberikan carrotnya," tuturnya.

Zudan juga mengusulkan sejumlah hal terkait revisi UU ASN, yaitu digital governance secara bertahap, standarisasi kesejahteraan ASN, dan ekosistem birokrasi yang sehat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA