Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

Tuesday, 21 Safar 1443 / 28 September 2021

RS Lapangan Kota Bogor Segera Diaktifkan Kembali

Selasa 29 Jun 2021 06:15 WIB

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Andi Nur Aminah

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di RS Lapangan Kota Bogor,

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto di RS Lapangan Kota Bogor,

Foto: Republika/Shabrina Zakaria
Rencananya, pada Jumat (2/7), RS Lapangan bisa kembali digunakan.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana mengaktifkan lagi Rumah Sakit Lapangan yang sudah dinonaktifkan pada Maret lalu, untuk penambahan tempat tidur isolasi Covid-19. Oleh karena itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal, mulai dari akan dioperasikannya kembali RS Lapangan di Kota Bogor, hingga menyampaikan sejumlah usulan pengetatan kebijakan dalam penanganan Covid-19. “Saya menyampaikan situasi terkini di Kota Bogor. Angka-angka perkembangan Covid-19 yang mengkhawatirkan sehingga membutuhkan langkah cepat untuk menambah tempat tidur dan ruang isolasi, termasuk mengaktivasi Rumah Sakit Lapangan Covid-19 di Kota Bogor,” kata Bima Arya, Senin (28/6).

Baca Juga

Bima Arya menjelaskan, BNPB mendukung diaktifkannya kembali RS Lapangan sesegera mungkin karena kebutuhan tempat tidur isolasi yang sudah sangat mendesak. Rencananya, pada Jumat (2/7), RS Lapangan bisa kembali digunakan dengan jumlah tempat tidur dan fasilitas yang sama seperti sebelumnya.

Ketika diaktifkan kembali nanti, RS Lapangan akan berada di bawah koordinasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. “Nanti tidak melakukan permohonan dana seperti waktu itu kepada BNPB. Tetapi dikelola langsung oleh RSUD karena sudah bisa langsung dilakukan klaim. Nanti RSUD melakukan klaim, semuanya itu nanti dibiayai oleh negara,” jelas Bima Arya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Bima Arya berdiskusi mengenai usulan kebijakan yang lebih ketat untuk menopang PPKM Mikro yang sedang berjalan. “Saya sampaikan usulan kepada kepala BNPB, beliau memahami dan memang saya menangkap bahwa ada kemungkinan pemberlakukan pengetatan kembali terkait dengan jam operasional, pengaturan jam kerja dan lain-lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Bima Arya meminta kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat dalam mengendalikan laju kasus Covid-19 yang makin tak terkendali. Alasannya, kata Bima, terlihat dari data tingginya angka kasus positif, meningkatnya angka kematian, hingga tenaga kesehatan yang bertumbangan karena turut terpapar Covid-19.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA