REPUBLIKA.CO.ID,DUBAI -- Iran memutuskan untuk berlawanan sikap dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menegaskan, Iran tak akan pernah menyerahkan foto-foto bagian dalam sejumlah situs reaktor nuklirnya. Alasannya, kesepakatan pemantauan situs yang dilakukan IAEA dengan Iran telah berakhir.
''Kesepakatan telah berakhir. Catatan informasi apapun tak akan diberikan kepada IAEA. Data dan foto tetap akan menjadi milik Iran,'' kata Qalibaf, seperti dilansir Reuters, Ahad (27/6). Pernyataan ini, diyakini akan kian memperumit pembicaraan nuklir antara Iran dengan enam negara besar lainnya, yakni AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan China guna mengembalikan kesepakatan nuklir pada 2015.
Tiga tahun lalu, Presiden AS Donald Trump menarik AS dari kesepakatan itu dan menjatuhkan sanksi ke Iran. Kesepakatan nuklir Iran disepakati saat pemerintahan Presiden Barack Obama. Iran bereaksi keras atas langkah Trump dan mendesak AS mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada mereka.
''Iran juga akan mematikan kamera IAEA jika AS tak mencabut semua sanksi atas Iran, ujar seorang juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Hubungan Luar Negeri Parlemen Iran, seperti diberitakan surat kabar pemerintah, Tehran Times.
Pada Februari lalu, Iran dan IAEA menemui jalan buntu atas kesepakatan pemantauan terhadap situs reaktor nuklir Iran. Berdasarkan kesepakatan itu, yang pada 24 Mei diperpanjang selama sebulan, data terus dihimpun dalam sebuah alat penyimpan seperti kotak hitam dan hanya IAEA yang bisa mengaksesnya.
Jumat (25/6) lalu, IAEA meminta Iran untuk segera menjawab apakah akan memperpanjang kesepakatan pemantauan tersebut.
Dua hari sebelumnya, Iran menegaskan, Dewan Keamanan Nasional yang berhak memutuskan apakah akan melakukan perpanjangan atau tidak setelah masa berlaku kesepakatan berakhir.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Jumat, menegaskan, kegagalan Iran memperpanjang kesepakatan itu akan menjadi catatan terkait perundingan nuklir Iran. Negara-negara yang terlibat perundingan untuk mengembalikan lagi kesepakatan nuklir tahun 2015, yang mulai pada April lalu di Wina, Austria, ada sejumlah isu utama yang belum berhasil dipecahkan di antara mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
