Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

DPRD Sorot Pemerataan SMP dan SMA Negeri di Kota Bogor

Jumat 25 Jun 2021 10:27 WIB

Rep: Shabrina Zakaria/ Red: Bilal Ramadhan

Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berbincang dengan peserta didik baru saat menjadi pembina upacara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 1, Kota Bogor

Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) berbincang dengan peserta didik baru saat menjadi pembina upacara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 1, Kota Bogor

Foto: Antara/Arif Firmansyah
Bogor utara dan barat sulit menjangkau sekolah negeri, Bogor Timur hanya 1 SMA negeri

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bogor dengan agenda pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 Kota Bogor telah selesai dilakukan. Salah satu yang menjadi catatan yakni belum meratanya jumlah SMP dan SMA negeri di Kota Bogor.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengaku tidak melihat adanya rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab, menurutnya dengan tidak meratanya jumlah sekolah negeri masalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan terus muncul dan muncul. Dimana para pelajar Kota Bogor akan kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri karena faktor zonasi.

“Di Bogor Utara itu sulit untuk menjangkau sekolah negeri, di Bogor Barat juga begitu dan saya belum lihat di RKPD 2022 ini adanya penambahan infrastruktur sekolah baru. Jangan sampai di pemerintahan Walikota sekarang jumlah sekolah tidak ada yang bertambah. Kita apresiasi adanya penambahan ruang terbuka hijau, penambahan trotoar dan lain-lain. Tapi terus terang kami sayangkan jika tidak terjadi penambahan infrasturktur pendidikan dan ini perlu pemerataan untuk SMP dan SMA yang ada di pinggir kota,” kata Atang.

Senada dengan Atang, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin juga turut menyoroti perihal tidak adanya rencana pemerataan jumlah sekolah negeri. Ia mengatakan, dalam pemaparan RKPD, Pemkot Bogor tidak memberi penjabaran arah pada 2022 untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Yaitu dalam peningkatan kualitas pengajaran dan pembelejaran di masa adaptasi kebiasaan baru.

Berdasarkan data yang ia miliki dari kegiatan reses yang ia lakukan, Jenal mengatakan, banyak pejalar di Kecamatan Bogor Timur yang sulit mendapatkan sekolah negeri. Bahkan dalam tingkat presentase hanya 42 persen ketersediaan sekolah negeri untuk peserta didik baru.

“Kalau kita breakdown lagi, di Kecamatan Bogor Timur yang hanya memiliki satu SMA Negeri, banyak warga yang mengeluh karena zonasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jenal menagih janji Wali Kota Bogor yang berencana membuat kajian kebutuhan ideal sekolah negeri untuk mengcover seluruh pelajar di Kota Bogor. Sebab, kepercayaan masyarakat kepada pendidikan di sekolah negeri sangat tinggi, selain biaya lebih murah.

“Jadi saya harap Pemerintah Kota Bogor bisa memperhatikan apa yang kami sampaikan,” pungkasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA