Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Hamas tak akan Biarkan Israel Tunda Rekonstruksi Gaza

Jumat 25 Jun 2021 10:10 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Bendera Palestina berkibar di atas gedung-gedung yang rusak berat akibat serangan udara selama perang 11 hari antara penguasa Hamas Gaza dan Israel, Sabtu, 5 Juni 2021, di Beit Hanoun, Jalur Gaza.

Bendera Palestina berkibar di atas gedung-gedung yang rusak berat akibat serangan udara selama perang 11 hari antara penguasa Hamas Gaza dan Israel, Sabtu, 5 Juni 2021, di Beit Hanoun, Jalur Gaza.

Foto: AP/Felipe Dana
Beberapa wilayah di Gaza hancur karena serangan Israel bulan lalu

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Hamas mengatakan, pihaknya tidak akan membiarkan otoritas pendudukan Israel menunda rekonstruksi Jalur Gaza. Beberapa wilayah di Gaza hancur karena serangan Israel terhadap Hamas bulan lalu.

"Semua opsi terbuka untuk mendorong pendudukan mengakhiri pengepungannya," tegas seorang anggota biro politik gerakan Hamas Mohammad Nazzal seperti dikutip laman Middle East Monitor, Jumat (25/6). Israel, kata dia, memiliki kendali penuh atas semua barang, termasuk bahan bangunan, yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut.

Baca Juga

Nazal menggunakan wawancaranya untuk menunjukkan bahwa Hamas tengah mempersiapkan "tahap terakhir" perjuangan melawan pendudukan Israel. "Setelah pertempuran Pedang Yerusalem, yang menghancurkan citra pendudukan, kami menerima gencatan senjata dengan syarat pendudukan menghentikan pelanggarannya di Yerusalem," ujarnya.

Dia juga menegaskan, bahwa menghentikan pelanggaran Israel terhadap Masjid Al-Aqsa dan keluarga Palestina di Sheikh Jarrah termasuk di antara syaratnya. "Kami siap untuk semua opsi karena kami menyadari pelanggaran Israel terhadap perjanjian dan janji," tuturnya.

Dia juga menanggapi seruan Otoritas Palestina untuk kembali ke dialog nasional guna mengakhiri perpecahan internal. "Syarat kami adalah bahwa setiap pembicaraan baru harus mengarah pada kemitraan Palestina yang nyata berdasarkan hasil di kotak suara sebagai negara yang beradab dan hanya berjalan ke depan," katanya.

Nazzal juga menggambarkan peradilan di Arab Saudi sebagai "dipolitisasi". Itu sebagai tanggapan atas pertanyaan tentang anggota Hamas yang ditahan oleh otoritas Saudi.

"Penahanan mereka tidak ada hubungannya dengan keadilan," kata pejabat itu. "Pengadilan menerima arahannya dari tingkat politik tertinggi sebelum mengeluarkan keputusannya," ujarnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA