Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Dewas Periksa Saksi Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Kamis 24 Jun 2021 15:39 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus raharjo

Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho (kanan) didampingi Jubir KPK Ali Fikri (kiri) saat konferensi pers terkait laporan kinerja Dewan Pengawas KPK selama tahun 2020 di Gedung ACLC KPK C1, Jakarta, Kamis (7/1).  Dewan Pengawas KPK sepanjang 2020 telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 247 surat pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Republika/Thoudy Badai

Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho (kanan) didampingi Jubir KPK Ali Fikri (kiri) saat konferensi pers terkait laporan kinerja Dewan Pengawas KPK selama tahun 2020 di Gedung ACLC KPK C1, Jakarta, Kamis (7/1).  Dewan Pengawas KPK sepanjang 2020 telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 247 surat pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Lili membantah ada komunikasi dengan tersangka kasus korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku tengah melakukan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar. Klarifikasi dilakukan dengan memeriksa saksi yang berkenaan dengan kasus tersebut.

"Di samping itu juga, tim sedang melakukan pengumpulan bukti-bukti," kata anggota Dewas KPK, Albertina Ho di Jakarta, Kamis (24/6).

Meski demikian, Dewas KPK mengaku tidak bisa mengungkapkan secara detail pemeriksaan yang telah mereka lakukan. Albertina berharap dalam waktu dekat Dewas dapat memublikasikan hasil klarifikasi untuk kemudian dibawa ke pemeriksaan pendahuluan.

Dia menjelaskan, pemeriksaan pendahuluan oleh Dewas sesuai dengan Perdewas Nomor 03 Tahun 2020. Albertina melanjutkan, nantinya, di dalam pemeriksaan pendahuluan itulah akan diputuskan apakah cukup bukti dilanjutkan ke sidang etik atau sebaliknya jika tidak cukup bukti.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan dibuat laporan klasifikasinya," katanya.

Seperti diketahui, diduga ada upaya komunikasi tersangka wali kota Tanjung Balai, M Syahrial dengan pimpinan KPK Lili Pinatuli Siregar. Hal itu diinformasikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang mengaku mendapat informasi dimaksud. Laporan disampaikan pada Senin (8/6) terkait dua dugaan pelanggaran etik.

Pertama, dugaan Lili Pintauli Siregar (LPS) menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial. Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip Integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Kedua, dugaan Lili menggunakan posisinya sebagai Pimpinan KPK, untuk menekan Syahrial untuk urusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas dugaan perbuatan tersebut, LPS diduga melanggar prinsip Integritas yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Lili sebelumnya juga telah membantah tudingan komunikasi tersebut. Dia menegaskan tidak pernah membantu penanganan kasus korupsi yang menjerat politikus tersebut. Dia memastikan memegang etika sebagai bagian dari KPK.

"Saya tegas mengatakan tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani KPK," kata Lili.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA