REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Musrenbang yang berlangsung secara luring dan daring diikuti seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, tokoh masyarakat, pakar, asosiasi, dan juga legislatif.
Eri menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, salah satu langkah yang dibutuhkan adalah bagaimana menghentikan laju penyebaran Covid-19. Namun demikian, langkah yang dilakukan tetap harus sejalan dengan upaya menggerakan roda perekonomian masyarakat.
“Kalau ekonomi tidak bergerak maka ekonomi Surabaya akan jatuh. Karena itu saya berharap dalam perencanaan ini, kalau itu pembangunan infrastruktur maka rencanakan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat,” kata Eri.
Eri menegaskan keinginannya supaya anggaran yang dirancang ke depan harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Surabaya. “Saya berharap bagaimana pembangunan ekonomi terus berjalan. Kita tidak boleh menyerah dalam kondisi pandemi seperti ini, pembangunan fisik tetap berjalan tapi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata dia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeko Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menjelaskan, pihaknya sudah melakukan tahapan-tahapan koordinasi dan konsultasi publik untuk rancangan awal. Langkah ini dilakukan untuk memperkaya konsep-konsep yang menjadi penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Surabaya.
Febrina menjelaskan, ada beberapa catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait grafik Kota Surabaya di tahun 2020. Pertama adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang mengalami kontraksi di angka -4,85 persen. Hal ini sebagaimana juga dialami oleh hampir semua kabupaten/ kota di Indonesia.
"Kontraksi ini terjadi karena memang dampak dari adanya pandemi Covid-19,” kata Febrina.
Selanjutnya, kata dia, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Surabaya di tahun 2020 yang mencapai 190,90 juta. Febrina menyebut, persentase terbesar PDRB ada di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mencapai 149.246,76. Kemudian disusul urutan kedua Industri Pengolahan 107.416,29 serta ketiga Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 85.618,58.
"Sedangkan pengangguran terbuka di Surabaya, pada tahun 2020 di angka 9,79 persen. Kemudian, persentase kemiskinan di tahun 2020 tercatat 5,02 persen dari tahun sebelumnya 4,51 persen," kata dia.
Febrina mengungkapkan, arah konsentrasi kebijakan di 2022 adalah pemulihan ekonomi dan sosial melalui penguatan sektor strategis dan dukungan terhadap Usaha Mikro dan Sektor Informal. Selain itu, Febrina menyebut, dalam RPJM ke depan, ada tujuh agenda pokok pembangunan di Kota Surabaya.
Pertama adalah Lapangan Kerja untuk Rakyat. Kedua adalah Surabaya Generasi Cerdas. Ketiga, Surabaya Hidup sehat. Keempat, Surabaya Bersih Melayani, dan Kelima Surabaya Maju Hijau Tertata. "Sedangkan agenda pokok keenam yaitu Surabaya Peduli dan Harmonis serta ketujuh Surabaya Berbudaya dan Berkarakter," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
