Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Desak Presiden Batalkan TWK

Kamis 24 Jun 2021 04:47 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus raharjo

Ketua Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana (kanan) bersama Komisioner Choirul Anam (kiri) saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6). Bima Haria Wibisana menghadiri panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Republika/Thoudy Badai

Ketua Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana (kanan) bersama Komisioner Choirul Anam (kiri) saat menyampaikan konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6). Bima Haria Wibisana menghadiri panggilan Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) terhadap 75 pegawai KPK dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Kepala BKN mengakui ada pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Anti Korupsi kembali mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Koalisi memandang, TWK hanyalah alat untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang tak lolos.

Terlebih, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, juga telah mengatakan alasan adanya soal memilih Pancasila atau Alquran dalam tes wawasan kebangsaan. Bima membenarkan soal pertanyaan tersebut dan diperuntukkan kepada para pegawai dengan kualifikasi “berat”.

"Pernyataan ini semakin membuka kedok TWK sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditargetkan sebelum tes tersebut dilakukan," ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Korupsi, M Isnur, dalam keterangannya, Kamis (24/6).

Sementara, Isnur menambahkan, para pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tidak seluruhnya ditanyakan pertanyaan ini. Menurut Isnur, jika pernyataan Bima Haria benar, sangat aneh mereka yang tidak berkategori berat, tetapi tetap tidak memenuhi syarat TWK.

"Manuver retorika Bima Haria justru semakin membongkar kebohongan demi kebohongan yang disusun sebagai alat pembenar proses pembunuhan terhadap KPK," ujarnya.

Di sisi lain, terdapat peserta TWK yang mendapat pertanyaan tentang memilih Pancasila atau Alquran, tetapi kemudian masuk dalam kategori memenuhi syarat. "Pernyataan Bima Haria ini menyesatkan, dan sekaligus memberikan klarifikasi bahwa benar ada pertanyaan yang membenturkan antara Alquran dan Pancasila di dalam TWK," ujarnya.

Isnur mengatakan, fakta yang dijelaskan Bima Haria telah mencederai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Hal itu juga dinilai merupakan kejahatan konstitusional, upaya nyata menyerang Pancasila, dan agama yang akan berakibat pada kehancuran serta memecah belah rakyat Indonesia.

"Kepala BKN telah menggunakan lembaga negara yang dipimpinnya justru menjadi alat untuk telah menyerang Pancasila dan agama sebagai dasar negara," ujarnya menegaskan lagi.

Isnur mengaku, pihaknya mendesak Presiden mengevaluasi total terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam TWK. "Presiden memecat Ketua KPK yang telah terbukti menggunakan Pancasila sebagai alat menyingkirkan para pegawai yang berintegritas dan Kepala BKN sebagai pelaku serangan terhadap agama dan Pancasila," kata Isnur lagi.

Sebelumnya, Bima Haria Wibisana mengatakan peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dari asesor dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profiling-nya jeblok. "Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Alquran atau Pancasila, maka dia termasuk kategori berat," kata dia.

Ia mengatakan, pertanyaan tersebut digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan teroris untuk merekrut calon-calon teroris. Dengan demikian, para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Alquran.

Jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas, dengan cepat akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.

"Jadi, kebingungan inilah yang ditangkap asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujar Bima.

Oleh karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dalam tes wawasan kebangsaan sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama, melainkan lebih kepada melihat respons dari peserta. "Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA