REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong pemerintah bekerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait daur ulang sampah plastik.

"Sampah plastik itu bisa didaur ulang, hanya saja masyarakat kita belum terbiasa. Makanya aturan pembatasan penggunaan kantong plastik saja sebenarnya tidak cukup. Harus ada kebijakan yang lebih besar," kata Ketua DPD RI LaNyalla dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (22/6) lalu.

Menurut dia, perlu ada aturan yang dapat membiasakan masyarakat untuk lebih peduli terhadap sampah plastik, mengingat perlu waktu ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik dengan dampaknya akan dirasakan generasi mendatang. Penyadaran perlu dimulai dari rumah tangga dan karena itu dibutuhkan aturan agar pemilahan sampah dapat dilaksanakan sejak di rumah.

Berkaca dari luar negeri, kata LaNyalla, masyarakat diminta memilih sampah makanan, yang bisa didaur ulang, diaper, hingga sampah perabot. Dengan demikian, sampah yang bisa didaur ulang akan lebih mudah teridentifikasi. "Pemerintah juga perlu menyiapkan bank-bank sampah daur ulang. Memang pekerjaan rumah yang besar, tapi saya yakin dengan manajemen yang baik, kita bisa lebih baik lagi mengelola sampah yang bisa merugikan lingkungan," tutur LaNyalla.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengingatkan jutaan ton sampah masuk ke laut setiap tahunnya dan membahayakan keberlangsungan biota laut. Secara khusus dia juga mengajak perusahaan yang memproduksi barang dengan kemasan plastik agar dapat ikut berkontribusi menyelesaikan permasalahan sampah plastik tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika