Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Thursday, 16 Safar 1443 / 23 September 2021

Pemerintah Diminta Kaji Penerapan Karantina Wilayah Total

Rabu 23 Jun 2021 08:34 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (ilustrasi)

Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (ilustrasi)

Foto: ANTARA/Mohammad Ayudha
Legislator PAN dorong pemerintah kaji penerapan karantina wilayah total.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, meminta pemerintah pusat melakukan kajian untuk menyikapi kasus covid-19 yang kian menanjak.

Menurutnya, jika memungkinkan, pemerintah perlu menerapkan karantina wilayah atau PSBB. 

Baca Juga

"Perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah," kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/6).

Ia mempertanyakan sikap pemerintah yang belum berani menerapkan karantina wilayah secara total. Padahal, kasus Covid-19 sudah kian mengkhawatirkan.

Politikus PAN itu menilai, sejauh ini dalam penanganan pandemi, pemerintah pusat selalu pecah fokus. Pemerintah lebih mengedepankan perputaran ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Padahal,  jika angka kasus berangsur melandai, roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya. 

"Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus," ucap legislator asal Sumatra Barat tersebut.

Ia berharap agar pemerintah mempercepat dan meningkatkan jangkauan pemberian vaksin untuk masyarakat secara luas. Ia menuturkan, angka vaksinasi saat ini masih jauh dari target 60 persen-70 persen penduduk yang sudah divaksin agar tercipta herd immunity atau kekebalan komunal yang menjadi syarat utama berakhirnya pandemi Covid-19.

"Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan karena dampaknya akan berbahaya untuk menghindari risiko akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam," katanya menegaskan. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA