Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Anggota Komisi VIII DPR Minta BNPB Tangani Covid-19 Jepara

Selasa 22 Jun 2021 21:59 WIB

Rep: Bowo Pribadi / Red: Nashih Nashrullah

Pasien suspect Covid-19 yang tidak mendapatkan tempat perawatan karena BOR penuh dan ditempatkan di luar ruangan IGD RSUD Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (15/6).

Pasien suspect Covid-19 yang tidak mendapatkan tempat perawatan karena BOR penuh dan ditempatkan di luar ruangan IGD RSUD Kartini, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (15/6).

Foto: dok. Istimewa
Angka Covid-19 di Jepara per Senin (21/6) malam telah menggeser Kudus

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Jepara terus mengkhawatirkan. 

Hal ini membuat Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan di Jepara.

Baca Juga

“Berdasar data Pemkab Jepara (corona.jepara.go.id), per Senin (21/6) malam, Kabupaten Jepara sudah menggeser posisi Kabupaten Kudus,” ungkap Abdul Wachid, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/6).

Kabupaten Jepara, jelasnya, kini menempati urutan pertama daerah dengan kasus aktif tertinggi di Provini Jawa Tengah, dengan akumulasi sebanyak 2.416 kasus aktif Covid-19. Sementara  Kabupaten Kudus, saat ini ada 1.951 kasus aktif.

Menurutnya, lonjakan kasus positif di Kabupaten Jepara disebutnya sangat signifikan. Sebab, pada Kamis (17/6) pecan kemarin, Kabupaten Jepara masih menempati posisi ketiga se-Jateng dengan 1.757 kasus positif Covid-19.

Jika dihitung dalam empat hari terakhir, ada lonjakan hampir 700 kasus positif baru di Kabupaten Jepara. Belum lagi angka kematian karena Covid-19, rata-rata per hari lebih dari 15 orang.

Bahkan pernah dalam sehari ada 24 warga penyintas Covid-19 di Kabupaten Jepara yang meninggal dunia. Maka legisltor Partai Gerindra asal Kabupaten Jepara tersebut ingin agar instansi, yang dipimpin Letjend TNI Ganip Warsito, tersebut turun tangan menangani pandemi Covid-19 di Kabupaten Jepara.

Jia khawatir, jika BNPB tidak turun tangan untuk membantu penanganan secara maksimal, maka kondisi Kabupaten Jepara bakal lebih parah dibandngkan dengan Kabupaten Kudus.

“BNPB itu mitra kerja Komisi VIII, maka saya terus berkoordinasi dan minta BNPB turun ke Jepara. Karena Jepara itu tetangga Kudus yang sebelumnya sudah ditemukan varian Delta asal India,” tegas Abdul Wachid.

Dia juga menyampaikan, saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Kabupaten Kudus, juga  berkoordinasi dengan BNPB, hingga Letjend Ganip Warsito turun langsung ke Kudus dan saat ini, angka penyebaran maupun kasus positif di Kudus mulai bisa ditekan.

Tak lupa dia juga meminta jajaran Pemprov Jawa Tengah, Kodam IV/Diponegoro maupun Polda Jawa Tengah dalam penanganan kasus Covid-19 di Jepara juga signifikan untuk menekan penyebaran dan kasus positif.

Ada indikasi kasus positif Covid-19 di Kabupaten Jepara lebih banyak dari yang dilaporkan. Sebab di lapangan banyak warga yang mengalami gejala mirip Covid-19, namun tidak memeriksakan diri ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya.

“Warga hanya mengkonsumsi obat dari warung atau apotik dan mereka juga masih beraktivitas seperti biasa sehingga potensi penambahan kasus Covid-19 masih cukup tinggi,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengritisi kebijakan Gubernur Jawa Tengah, yang menurutnya, belum ada kebijakan yang signifikan untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Dia menilai kondisinya berbeda dengan tahap awal lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Tengah, hingga gubernur memberlakukan program ‘Jateng di Rumah Saja’.

Saat ini rumah sakit sudah pada pasang tenda, tapi tidak ada kebijakan yang konkret, selain ketemu masyarakat terus menegur dan mengajak seluruh kepala daerah untuk fokus dalam penanganan.

“Upaya penanganan Covid-19 di Kudus bagus karena angka kasus bisa ditekan. Seharusnya itu juga dilakukan di Jepara. Kalau tidak, Pemkab Jepara bisa kewalahan jika trend kasus terus naik padahal kapasitas rumah sakit, sarana prasarana lain hingga SDM juga terbatas,” tandas legislator Partai Gerindra Jawa Tengah tersebut.

Sementara itu, juru bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Jepara, Muh Ali mengatakan sudah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi penyebaran pandemi di ‘Kota Ukir’ Jepara tersebut.

Perusahaan besar khususnya di kawasan Jepara bagian selatan sudah diinstruksikan untuk memperkuat protokol kesehatan dan menerapkan tes antigen mandiri untuk para pekerjanya. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan mengisolasi pekerjanya yang positif Covid-19.

Rumah sakit pemerintah juga diminta menyediakan minimal 50 persen kapasitas tempat tidur, khusus pasien Covid-19. Untuk SDM juga terus ditambah dengan cara merekrut tenaga kesehatan khusus menangani pasien Covid-19.

“Kebutuhan kita sekitar 70 - 80 petugas kesehatan. Saat ini ada 32 orang, sisanya kita rekrut secepatnya. Kita mengapresiasi jika ada banyak pihak yang ikut membantu penanganan Covid-19 di Jepara,” kata dia.  

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA