REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia memprediksi proses mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina akan semakin sulit seiring pergantian perdana menteri di Israel yang kini dijabat Naftali Bennett. Adapun Bennet dikenal karena menolak keras konsep negara Palestina dan sangat mendukung pembangunan permukiman ilegal di wilayah Palestina.
“Karena kita ketahui bahwa haluan politik pemerintahan Israel yang baru ini cukup keras, terutama terkait ide two state solution dan pembangunan illegal settlement,” kata Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani kepada Anadolu Agency, Senin.
Menyoal dampak langsung dari pergantian kepemimpinan tersebut, Kadir mengungkapkan tidak ada dampak signifikan bagi Indonesia karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Kadir sekaligus menegaskan Indonesia belum mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan pemerintahan baru Israel tersebut.
Indonesia, kata Kadir, selalu menekankan pentingnya deeskalasi dan berharap gencatan senjata dapat dihormati seluruh pihak. “Prioritas kita selalu perdamaian, bagaimana menghidupkan kembali perdamaian Palestina-Israel,” ujar Kadir.
Ke depan, Indonesia akan terus menggalang dukungan internasional bagi Palestina di berbagai forum. Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, dalam wawancara baru-baru ini dengan Jerusalem Post, mengatakan Israel siap menjalin hubungan dengan tiga negara Muslim di Asia Tenggara.
“Kami bersedia berbicara, kami bersedia untuk bertemu, dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami,” terang dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
