REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, meminta agar seluruh kebijakan yang sudah diambil pemerintah hari ini terkait dengan penanganan Covid-19 dievaluasi. Sebab, menurutnya, kebijakan tersebut masih belum dilakukan secara maksimal.
"Contoh PSBB kemarin sudah dilakukan tapi kan hasilnya kurang maksimal, kemudian berubah menjadi kebijakan PPKM ini sudah berjilid-jilid, ibarat buku ini sudah mau khatam tetapi hasilnya tidak maksimal, bahkan ini kita sedang berada pada masa di mana kita khawatir sekali terkait dengan penyebaran Covid-19," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).
Ia menambahkan, belum lagi melonjaknya kasus Covid-19 di Bangkalan dan Kudus yang sangat mengkhawatirkan. Peningkatan okupansi rumah sakit dan darurat tenaga kesehatan dinilai masih menjadi persoalan meskipun PPKM diterapkan.
"Jadi karena itu saya kira harus ada kebijakan yang lain, ada inovasi kebijakan yang lain yang harus diambil," ungkapnya.
Saleh mengatakan, beberapa waktu lalu dirinya pernah mengusulkan agar dilakukan karantina atau lockdown akhir pekan. Hal itu untuk mencegah orang berkerumun di akhir pekan.
"Lockdown akhir pekan adalah setelah hari Jumat sore seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, jadi kita punya waktu berarti Jumat sore kemudian Sabtu Minggu sampai Senin pagi itu tidak ada orang keluar, kalau ada dua malam orang tidak keluar rumah ini kan diharapkan tidak ada penyebaran, jadi saya minta tolong dipikirkan," kata dia.
Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, sejumlah kepala daerah mulai mempertimbangkan melakukan lockdown. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengkubuwono X sempat mempertimbangkan untuk melakukan lockdown.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga meminta agar masyarakat tidak keluar rumah di akhir pekan. "Ini sebetulnya sama dengan lockdown akhir pekan itu. Karena itulah maka saya minta dicoba dulu, jangan alergi. Kemarin ini kan keliatannya langsung nolak aja gitu, pemerintah dengan usulan seperti ini. Tolong dipelajari lagi," ucapnya.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tegas dalam mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19 dan jangan sampai terlambat mengambil langkah. "Karena kalau nanti sudah terlalu banyak, kita yang akan kewalahan sendiri. Sementara kita mengerti betul bagaimana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga medis di seluruh indonesia dan bagaimana kemampuan finansial keuangan kita untuk menangani covid-19," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
