Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Kasus Melonjak Tajam, Satgas: PPKM Mikro Efektif Tekan Kasus

Selasa 22 Jun 2021 06:35 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Gita Amanda

Petugas kepolisian memeriksa identitas dan surat keterangan sehat dari pengemudi kendaraan dengan pelat nomor luar Bandung saat operasi ppkm mikro di gerbang keluar Tol Soreang, Kabupaten Bandung, Ahad (20/6). Penyekatan dan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari status wilayah Bandung Raya siaga satu Covid-19 serta ditujukan untuk menekan mobilitas kendaraan agar tidak masuk ke wilayah Bandung Raya demi mencegah penyebaran Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura

Petugas kepolisian memeriksa identitas dan surat keterangan sehat dari pengemudi kendaraan dengan pelat nomor luar Bandung saat operasi ppkm mikro di gerbang keluar Tol Soreang, Kabupaten Bandung, Ahad (20/6). Penyekatan dan pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut dari status wilayah Bandung Raya siaga satu Covid-19 serta ditujukan untuk menekan mobilitas kendaraan agar tidak masuk ke wilayah Bandung Raya demi mencegah penyebaran Covid-19. Foto: Republika/Abdan Syakura

Foto: REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA
Kasus aktif pada pertengahan Mei berhasil turun dari 176 ribu menjadi 87 ribu kasus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Hery Trianto menyampaikan, kebijakan PPKM mikro yang diberlakukan sejak awal Februari cukup efektif menekan penambahan kasus. Bahkan, Satgas mencatat kasus aktif pada pertengahan Mei pun berhasil turun dari 176 ribu menjadi 87 ribu kasus.

“Perpanjangan PPKM Mikro melalui instruksi Mendagri no 13/2021 sudah sangat jelas mengatur bagaimana pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan. PPKM mikro sejak berlaku awal Februari cukup efektif dalam menekan kasus aktif,” ujar Hery saat dihubungi Republika.

Lonjakan kasus yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir ini, kata dia, disebabkan karena masyarakat yang tak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan juga tak mematuhi aturan larangan mudik.

“Maka penularan kembali tinggi seperti saat ini, disamping karena faktor varian baru,” tambahnya.

Hery menyebut, dalam perpanjangan PPKM yang mulai berlaku sejak 15 Juni telah mengatur secara konkret prosedur standar dalam pembatasan kegiatan masyarakat. Namun dalam mengimplementasikan kebijakan ini dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi antara semua pihak, termasuk masyarakat.

Lebih lanjut, untuk menekan laju penularan kasus yang semakin tinggi saat ini, pemerintah telah menambahkan jumlah aparat TNI dan Polri yang dikerahkan untuk melakukan operasi yustisi di daerah berzona merah.

“Ini penting untuk penanganan di sektor hulu dalam mendorong kepatuhan masyarakat atas protokol kesehatan. Di sisi hilir, penambahan kapasitas perawatan pasien terus ditambah,” ucap dia.



BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA