Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Sunday, 15 Zulhijjah 1442 / 25 July 2021

Wapres: Pembangunan Kesejahteraan Papua Fokus Tujuh Bidang

Senin 21 Jun 2021 20:41 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo

Wakil Presiden Ma

Wakil Presiden Ma

Foto: dok. KIP/Setwapres
Program kesejahteraan diminta berbasis data daerah setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong program percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat segera terlaksana. Wapres menekankan agar lokus program dirancang dapat menjawab tantangan kondisi kesejahteraan di wilayah itu.

"Fokus pembangunan dalam tujuh bidang sesuai inpres ya, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan pencapaian SDG’s,” tutur Wapres saat bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa melalui konferensi video, Senin (21/6).

Wapres meminta Bappenas memetakan seluruh permasalahan Papua dan Papua Barat untuk menyusun program. Sehingga seluruh perencanaan dan program kerja dapat sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.

“Ada semua datanya itu, saya ingin agar perencanaan yang dibuat Bappenas sesuai kondisi wilayah, sesuai tujuh fokus bidang. Sehingga wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan tertinggal bisa diidentifikasi dan tersedia program kegiatan,” kata Wapres.

Ma'ruf Amin juga ingin agar program dapat mengatasi wilayah yang kesejahteraannya tertinggal. Misalnya, sektor pendidikan yang masih memiliki angka putus sekolah tinggi. Begitu juga di bidang kesehatan masih banyak warga kesulitan mengakses pos layanan kesehatan.

Wapres meminta agar dapat segera diberikan solusi yang tepat bagi segala permasalahan. “Identifikasi harus dilakukan. Untuk memecahkan masalah, kita harus berbasiskan data, sehingga dapat dicari solusi yang tepat,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres menilai perlu dilakukan identifikasi sumber pendanaan yang dapat digunakan dalam program kegiatan tersebut. Khususnya, Bappenas segera mendorong realisasi penggunaan anggaran tersebut. “Kita perlu mengidentifikasi anggaran K/L yang tersedia dan dapat segera digunakan untuk menangani berbagai masalah kesejahteraan,” kata Wapres.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memaparkan mengenai quick wins berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Quick wins merupakan bagian dari rencana aksi yang akan diselesaikan tahun 2021-2022 dan akan diselenggarakan sebanyak 231 kegiatan.

Suharso menjelaskan, program quick wins tahun 2021-2022 berdasarkan sektor strategis yang tersebar di wilayah Papua. Yaitu Papua Pintar, Papua Sehat, Papua Mandiri, Papua Tersambung, Papua Terang, Papua Berkarya, Papua Bangga, dan Papua Hijau.

Masing-masing dari bidang kegiatan ini mencakup sektor yang dibutuhkan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurut Suharso, strategi komunikasi publik yang baik sangat penting di dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga dibutuhkan peran serta bidang kehumasan dan seluruh pihak terkait.

“Tahun 2021 menjadi target persiapan. Pengelolaan komunikasi publik terpadu menjadi mandatori, kebutuhan peran bidang kehumasan di dalam membangun trust public agar program pembangunan diterima, terlaksana, dan tentu saja mendapat dukungan dari seluruh stake holder pembangunan,” kata Suharso.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA