Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Saturday, 14 Zulhijjah 1442 / 24 July 2021

Pakar Hukum Minta DPR Bentuk Pansus untuk BKN 

Selasa 22 Jun 2021 02:11 WIB

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Agus Yulianto

Guru Besar UII Pakar Hukum Pidana, Profesor Mudzakir, Guru Besar IPDN Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda, dan Praktisi Hukum, Ade Irfan Pulungan saat menjadi narasumber diskusi KPK.

Guru Besar UII Pakar Hukum Pidana, Profesor Mudzakir, Guru Besar IPDN Pakar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda, dan Praktisi Hukum, Ade Irfan Pulungan saat menjadi narasumber diskusi KPK.

Foto: Republika/Ali Mansur
Pertanyaan Pancasila atau Alquran di TWK KPK, karena adanya hasil IMB-68, yang buruk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru besar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir, mengatakan, pernyataan dari Kepala BKN terkait pertanyaan Pancasila atau Alquran di tes TWK, mencerminkan sikap anti-Pancasila dan anti- Kebhineka Tunggalan. Pasalnya, Pancasila dan Agama, dinilai Mudzakir, tidak bisa dijadikan pilihan.

"Itu layaknya orang tua. DPR RI sebaiknya buat pansus untuk BKN jika terbukti adanya pejabat yang terindikasi anti pancasila dan anti agama," kata dia kepada Republika, Senin (21/6). 

Dia melanjutkan, jika terbukti ada anti terhadap dua hal itu, sebaiknya pejabat terkait dikenakan sanksi administrasi kepegawaian atau diberhentikan sebagai PNS. Hal itu, kata dia, bisa dilakukan, meskipun alasan dari ketua BKN, Bima Haria Wibisana, sebelumnya menyebut jika pertanyaan Pancasila atau Alquran di TWK KPK, karena adanya hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) yang buruk.

Mudzakir menolak pernyataan dari Bima Haria yang berdalih kalau tes itu, lebih kepada melihat respons dari peserta tes. Pasalnya, instrumen yang dilakukan, disebut Mudzakir, juga sudah salah.

Ketika ditanya pertanyaan Pancasila dan Agama dari tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK, Mudzakir menilai, bahwa instrumen dan pertanyaan itu sengaja dibuat salah. Bahkan, orang yang membuatnya, kata Mudzakir, juga bisa terindikasi sebagai orang anti pancasila dan agama.

"Atau memiliki ideologi lain yang bukan Pancasila. Karena isi dari Pancasila itu sendiri yang agama, tidak ada pancasila tanpa agama. Kok pertanyaanya menjadikan pilihan agama atau pancasila," tanya dia.

Sebelumnya, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pertanyaan Pancasila dan Alquran di TWK memang termasuk pada kategori pertanyaan berat. Pertanyaan itu, lanjut Bima, digunakan asesor karena menjadi yang paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.

Bima juga mengatakan, makna dari pertanyaan itu, bukan perkara Pancasila atau agama, melainkan untuk mencari respon peserta. Sehingga, yang ingin dicari asesor, katanya, tidak mencakup jawaban.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA