Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Buntut PPKM, Pengusaha: Pemerintah Agar Perpanjang Bantuan

Senin 21 Jun 2021 18:34 WIB

Rep: rizky suryarandika/ Red: Hiru Muhammad

Warga terdampak pandemi COVID-19 menerima Santunan Hadapi Bencana Tunai (Sahabat) di Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (4/5/2021). Pemerintah daerah setempat membagikan bantuan sosial Sahabat berupa uang tunai Rp200 ribu kepada 25.268 penerima manfaat yang ditargetkan selesai sebelum lebaran guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Warga terdampak pandemi COVID-19 menerima Santunan Hadapi Bencana Tunai (Sahabat) di Kelurahan Banjarmlati, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (4/5/2021). Pemerintah daerah setempat membagikan bantuan sosial Sahabat berupa uang tunai Rp200 ribu kepada 25.268 penerima manfaat yang ditargetkan selesai sebelum lebaran guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Foto: Prasetia Fauzani/ANTARA
Program pemulihan ekonomi bakal berjalan lambat bila program bantuan terhenti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, berharap pemerintah memperpanjang berbagai program bantuan untuk dunia usaha hingga tahun depan. Hal ini sebagai buntut kebijakan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah.

Sarman menilai,bantuan dibutuhkan lantaran lonjakan kasus Covid-19 menyebabkan perekonomian kembali dihantui ketidakpastian."Harapan kami yang sangat besar juga pada pemerintah adalah agar berbagai stimulus, relaksasi, keringanan pajak, dan kebijakan lain yang selama ini ditujukan untuk mengurangi beban pengusaha untuk mampu bertahan sama pandemi dapat diperpanjang sampai akhir tahun depan," kata Sarman dalam keterangan pers, Senin (21/6).

Selain itu, Sarman mengusulkan pemerintah memperpanjang program bantuan sosial, bantuan modal kerja untuk UMKM, Kartu Prakerja, serta subsidi gaji guna menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, ia mengalkulasi permintaan tetap berjalan. Ia mengkhawatirkan PPKM berdampak pada berkurangnya pendapatan warga. Kemudian pemangkasan jam operasional perdagangan dan jasa akan memangkas dompet pengusaha.

"Berbagai sektor perdagangan, seperti ritel dan pusat perdagangan, hotel, restoran, cafe, hiburan malam, transportasi dan aneka UMKM kembali akan tertekan termasuk menurunnya konsumsi rumah tangga," ujar Sarman

Sarman menduga, program pemulihan ekonomi bakal berjalan lambat bila sejumlah program bantuan dihentikan. Ia menduga, target pemerintah menyentuh pertumbuhan ekonomi 7 persen di kuartal II tahun ini bakal makin berat akibat pengetatan PPKM.

"Agak berat mencapai target tersebut jika pemerintah menerapkan PPKM atau PSBB yang diperketat. Terlebih lonjakan ini terjadi di empat provinsi yang menopang hampir 50 persen PDB nasional yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ucap Sarman.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA