Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Monday, 16 Zulhijjah 1442 / 26 July 2021

Masyarakat Abai Prokes, Kebijakan PPKM Perlu Evaluasi

Senin 21 Jun 2021 15:17 WIB

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Gita Amanda

Covid-19 (ilustrasi). Kenaikan kasus Covid-19 disebabkan masyarakat yang abai akan penerapan protokol kesehatan.

Covid-19 (ilustrasi). Kenaikan kasus Covid-19 disebabkan masyarakat yang abai akan penerapan protokol kesehatan.

Foto: PixaHive
Selain 3M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama, mengatakan masyarakat abai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi hingga mengakibatkan kenaikan kasus Covid-19. Menurutnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dievaluasi.

"Selain itu, pemerintah masih dalam melaksanakan upaya-upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau 3T. Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai 5M," kata Bayu, Senin (21/6).

Bayu melihat, dengan kenaikan jumlah kasus akhir-akhir ini, kebijakan (PPKM) perlu dievaluasi apalagi masyarakat semakin abai prokes. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun karena tidak tahu kendala yang sebabkan PPKM mikro gagal.

Selain 3M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang, terutama melawan hoaks dan orang orang yang suka menyebarkan informasi salah. Meski begitu, ia mengingatkan, kenaikan kasus tidak hanya terjadi di Indonesia.

Sebab, lanjut Bayu, negara-negara yang dulunya dianggap sukses menekan laju covid mengalami kondisi serupa. Karenanya, ia tidak sependapat jika kenaikan ini menjadi alasan karena kondisi Indonesia dan negara-negara lain berbeda.

"Di Indonesia dari awal pemerintah tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi," ujar Bayu.

Selain itu, Bayu menilai, varian baru bukan 100 persen penyebab utama dari naiknya kasus covid di Tanah Air. Namun, kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus-menerus melalui pelonggaran, disertai varian baru.

Soal wacana melakukan lockdown untuk menekan laju kenaikan, Bayu menyarankan, pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru ambil suatu kebijakan. Sebab, apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan mempertimbangkan data yang jelas.

"Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya, termasuk epidemiologinya. Yang sering terjadi kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas, kemudian tidak pernah dievaluasi," kata Bayu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
 

TERPOPULER