REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Beberapa daerah hampir semuanya mengalami tren kenaikan kasus Covid-19. Bahkan beberapa daerah mengalami lonjakan signifikan menebus rekor harian. Hingga Ahad (20/6) kemarin, kasus positif Covid-19 secara nasional bertambah 13.737 sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 1.989.909.
Menurut epidemiolog UGM Bayu Satria Wiratama, kenaikan tajam kasus positif Covid-19 ini bukan disebabkan varian baru saja namun karena masyarakat abai akan protokol kesehatan seperti mencuci tangan,memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi.
Selain itu pemerintah dinilai masih kurang dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau dikenal dengan istilah 3T. "Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai sama 5M," kata Bayu Satria, Senin (21/6).
Seiring naiknya jumlah kasus Covid-19 akhir-akhir ini, maka kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai perlu dievaluasi apalagi masyarakat menurutnya semakin abai akan protokol kesehatan.
"PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPMKM mikro. Selain masalah 3M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang disana terutama soal lawan hoaks dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah," katanya.
Meski kenaikan kasus positif Covid-19 tidak hanya terjadi di tanah air namun beberapa negara yang dulunya dianggap sukses menekan laju covid mengalami hal yang sama. Soal ini Bayu tidak sependapat bahwa kenaikan ini menjadi alasan sebab kondisi Indonesia dan negara lain berbeda.
"Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi," ungkapnya.
Di samping itu, Bayu Satria menilai varian baru bukan 100 persen penyebab utama dari naiknya kasus Covid-19 di tanah air namun kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus melalui pelanggaran disertai varian baru.
Soal munculnya wacana untuk melakukan lockdown untuk menekan laju kenaikan Covid-19, Bayu Satrio menyarankan pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Sebab menurutnya apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas.
"Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
