Tuesday, 24 Zulhijjah 1442 / 03 August 2021

Tuesday, 24 Zulhijjah 1442 / 03 August 2021

Satpol PP Surabaya Bantah Tebang Pilih Tindak Tempat Usaha

Senin 21 Jun 2021 10:38 WIB

Red: Ratna Puspita

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya membantah melakukan tebang pilih dalam menindak tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan berupa jam operasional yang harus tutup pukul 22.00 WIB selama pandemi. (Ilustrasi Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya membantah melakukan tebang pilih dalam menindak tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan berupa jam operasional yang harus tutup pukul 22.00 WIB selama pandemi. (Ilustrasi Satpol PP)

Foto: Foto : MgRol112
Satpol PP sebelumnya dikritik karena terkesan hanya tegas kepada para PKL.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya membantah melakukan tebang pilih dalam menindak tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan berupa jam operasional yang harus tutup pukul 22.00 WIB selama pandemi. "Tidak ada perlakuan berbeda bagi semua tempat usaha baik berupa tempat RHU (rekreasi hiburan umum), rumah makan, toko swalayan, PKL (pedagang kaki lima) maupun lainnya," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto di Surabaya, Senin (21/6).

Pernyataan Eddy ini menanggapi komentar Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz bahwa selama ini Satpol PP terkesan hanya tegas kepada para PKL yang tutup melebihi pukul 22.00 WIB, tetapi tidak terhadap RHU. Menurut dia, PKL dan usaha lainnya diminta mematuhi jam operasional sesuai Perwali 67 Tahun 2020. 

Baca Juga

Hal ini, lanjut dia, untuk antisipasi pencegahan varian baru COVID-19 dari India yaitu varian Delta yang sudah ditemukan di wilayah Kota Surabaya. "Mohon bantuan seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya untuk membantu upaya pencegahan di sisi hulu," ujarnya.

Bahkan, Satpol PP Surabaya telah mengeluarkan surat edaran pemberitahuan Nomor 300/3122/436.7.22/2021 yang ditujukan kepada seluruh PKL di Surabaya agar menutup usahanya pukul 22.00 WIB. Saat ditanya kenapa surat edaran tersebut hanya berlaku kepada PKL saja sedangkan untuk RHU tidak? Eddy menjelaskan bahwa untuk RHU sudah ada di pakta integritas antara pengusaha RHU dan Satgas COVID-19 sebelum mereka beroperasi di masa pandemi COVID-19.

Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz sebelumnya mengatakan, selama ini, Satpol PP terkesan hanya fokus terhadap penertiban PKL yang melanggar jam operasional, sementara RHU kurang terpantau pengawasannya. Padahal jika diamati, tidak menutup kemungkinan banyak RHU yang melanggar jam operasional.

Mahfudz berpesan kepada Satpol PP bahwa surat pemberitahuan jangan hanya untuk PKL saja, tetapi untuk RHU juga. "Jangan sampai nanti tajam ke bawah tumpul ke atas. Semua usaha yang sifatnya besar juga harus diberlakukan, itu namanya adil," kata Mahfudz.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA