Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Wednesday, 25 Zulhijjah 1442 / 04 August 2021

Komnas HAM Targetkan Rampungkan Investigasi TWK Akhir Bulan

Senin 21 Jun 2021 02:15 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Muhammad Fakhruddin

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) berjalan usai dimintai keterangan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6). Komisi Pemberantasan Korupsi memenuhi panggilan Komnas HAM yang diwakili Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM atas penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses alih status menjadi aparatur sipil Negara. Republika/Thoudy Badai

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) bersama Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan) berjalan usai dimintai keterangan di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis (17/6). Komisi Pemberantasan Korupsi memenuhi panggilan Komnas HAM yang diwakili Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM atas penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) saat proses alih status menjadi aparatur sipil Negara. Republika/Thoudy Badai

Foto: Republika/Thoudy Badai
Ketidakhadiran para pihak yang dipanggil seperti mengabaikan kesempatan klarifikasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menargetkan akhir bulan ini dapat merampungkan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karenanya, Komnas HAM membuka pintu kepada para pihak untuk memberikan klarifikasi, termasuk kepada para pimpinan KPK. 

"Kami ingin selesai awal bulan ini atau awal bulan depan, "kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M Choirul Anam, Ahad (20/6). 

"Oleh karenanya, kami berikan kesempatan, kami terima sampai akhir bulan ini sampai kami tutup kasus ini. Soalnya kalau nunggu panggil lagi dan macam macam, ini akan memakan waktu yang banyak dan merugikan kita semua," tambah Anam. 

Sementara Plt Juru Bicara KPK pada Jumat (18/6) memberikan pernyataan bahwa keterangan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis (17/6), sudah lebih dari cukup, sehingga keterangan empat pimpinan KPK lainnya atau Sekertaris Jenderal KPK, Cahya Harefa dinilai tidak diperlukan lagi. Menanggapi hal tersebut, Anam menyatakan, ketidakhadiran para pihak yang dipanggil seperti mengabaikan kesempatan untuk klarifikasi. 

"KPK tidak pernah dirugikan, tapi yg dirugikan semua orang semua pihak yang namanya disebutkan dalam konstruksi peristiwa itu yg tidak menggunakan kesempatan ini untuk klarifikasi bukan lembaga, " ujar Anam. 

Anam memastikan, saat ini Komnas HAM sudah mendapat titik terang dari sejumlah dokumen dan keterangan para saksi. Menurutnya, berbagai instrumen itu sudah cukup dalam merangkai kesimpulan terkait aduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan oleh proses TWK. Ia juga memastikan tanpa keterangan empat pimpinan KPK, hasil investigasi akan sangat kredibel. 

"Kalau dokumen A ngomong A, dan dokumen itu sudah diklarifikasi oleh saksi lain atau oleh pemberi keteterangan yang lain' terus disitu menyebutkan di  dokumen itu, di saksi itu B  misalnya si b  enggak datang apakah itu kredibel, itu kredibel.  Kami menggunakan itu, wong itu kami konfirmasi kok, dokumen nya resmi legal, " tegas Anam. 

Anam menambahkan, pihaknya juga memiliki sebuah video penting yang menyatakan apakah hasil dari TWK bersifat rahasia atau tidak rahasia. Video tersebut, kata Anam, dikonfirmasi langsung kepada para saksi fakta yang telah memberikan keterangan kepada Komnas HAM. 

"Ada video penting, yang ini soal hasil ini rahasia atau tidak. Judulnya terkait itu. Kan ada pertanyaan bagaimana soal kerahasiaan dokumen. nah, itu kami konfirmasi (kepada para saksi), " terang Anam. 

Adapun pada pekan ini, Komnas HAM menjadwalkan unruk meminta keterangan kepada ahli.  Ada tiga ahli yang akan dihadirkan yakni ahli hukum, psikometri, dan orang yang mengerti meletakkan nilai-nilai kebangsaan dalam kepentingan publik. 

"Jadi 3 layer background keahlian yang kami butuhkan. Ini lagi negosiasi bisa gak waktu dan cocok gak dengan keahliannya. Namanya gak akan kami sebut karena kalau disebut takutnya beliau terpengaruh gak bisa komprehensif, gak bisa independen. Yang rugi kita semua, gak hanya Komnas HAM, " kata Anam. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA