REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menggelar rapat kabinet pertamanya sejak dilantik pekan lalu. Dalam kesempatan itu itu ia mengecam presiden Iran yang baru. Ia mengatakan hasil pemilihan presiden Iran menjadi tanda kekuatan dunia harus 'bangun' sebelum bergabung kembali ke kesepakatan nuklir Iran.
Hakim dari kalangan konservatif Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden Iran yang baru. AS menjatuhkan sanksi atas keterlibatannya dalam eksekusi massal ribuan tahanan politik di akhir perang Irak-Iran pada tahun 1988. Raisin tidak memberikan komentar khusus mengenai peristiwa itu.
"Di antara semua orang yang bisa ia pilih (Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali) Khamenei memilih algojo Teheran, orang yang terkenal di Iran dan seluruh dunia, memimpin komite kematian eksekusi ratusan warga Iran tak bersalah selama bertahun-tahun," kata Bennett, Ahad (20/6).
Iran dan kekuatan dunia melanjutkan perundingan tak langsung mengenai bergabungnya kembali Amerika Serikat (AS) dan Iran ke perjanjian yang dikenal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan itu bertujuan untuk menahan program nuklir Iran dengan imbalan dicabutnya sanksi-sanksi internasional ke negara itu.
Pembicaraan Ahad ini menjadi perundingan pertama sejak Raisi terpilih. Israel menentang JCPOA dan mendukung keputusan mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari perjanjian tersebut pada tahun 2018. Langkah Trump menerapkan kembali sanksi ke Iran mendorong Teheran perlahan-lahan melanggar ketetapan yang sudah disepakati dalam JCPOA.
"(Hasil pemilihan presiden Iran) kesempatan terakhir kekuatan dunia untuk bangun sebelum kembali ke kesepakatan nuklir dan memahami siapa yang mereka hadapi," kata Bennett.
"Orang-orang ini pembunuh, pembunuh massal; rezim algojo brutal yang seharusnya tidak boleh memiliki senjata pemusnah massal yang tidak hanya dapat membunuh ribuan tapi jutaan orang," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
