Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Ekonom Minta Pemerintah tak Ragu Terapkan PSBB

Sabtu 19 Jun 2021 20:43 WIB

Rep: Deddy Darmawan Nasution/ Red: A.Syalaby Ichsan

Fadhil Hasan

Fadhil Hasan

Foto: Republika-Wihdan Hidayat
Fadhil meminta pemerintah melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Fadhil Hasan meminta pemerintah untuk tidak ragu menerapkan PSBB menyeluruh dan mempercepat vaksinasi.

“Demi pemulihan kesehatan publik, pemerintah sebaiknya menerapkan kembali PSBB dan sekaligus mempercepat vaksinasi," kata Fadhil Hasan yang juga Co-Founder Narasi Institute, Jumat (18/6).

Fadhil mengkhawatirkan lonjakan kasus Covid 19 ulah varian delta dan kematian akan mengancam pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.  Akibatnya, dikhawatirkan ekonomi akan kembali ke zona resesi.  

“Varian Delta ini seperti kotak pandora, bila kita menyikapinya biasa-biasa saja dan akhirnya terbuka, ancaman resisi dapat terjadi di sepanjang 2021," ujar dia.

Fadhil menyarankan untuk mengatasi lonjakan kasus Covid 19, pemerintah perlu segera menerapkan kembali PSBB didaerah zona merah sebelum fasilitas kesehatan collaps dan keadaan semakin tidak terkontrol.  

“Selain menerapkan PSBB di zona merah, pemerintah perlu mempercepat vaksinasi di daerah zona merah untuk mencegah penyebaran lebih lanjut Covid 19," kata dia menambahkan.

Fadhil meminta program 3 T juga perlu kembali dilaksanakan secara serius.  Protokol kesehatan yang ketat pun perlu diberlakukan dengan sanksi yang lebih tegas.  

Menurut Fadhil, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa PSBB selama dua minggu telah menimbulkan dampak negatif cukup signifikan bagi perkenomian nasional.  Oleh karena itu pemerintah perlu memitigasi kemungkinan ekonomi kembali tumbuh negatif pada triwulan berikutnya dengan asumsi pertumbuhan pada triwulan II akan berkisar 6 persen-7 persen.  Krisis terutama terkait dengan ketenagakerjaan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

“Program bantuan sosial perlu dipercepat dan diperluas disertai efektifitas yang lebih baik.  Besar kemungkinan besarnya aggaran bantuan sosial dan kesehatan perlu direvisi lagi dengan mempertimbangkan perkembangan kasus lonjakan baru Covid 19”. Ujar Fadhil Hasan  

Fadhil meminta agar pemerintah juga melakukan peninjauan kembali prioritas pengeluaran anggaran terutama untuk berbagai program infrastruktur yang berdampak jangka menengah panjang.  

“Untuk mendukung terlaksananya program pemulihan ekonomi,  BI harus lebih berperan lagi dengan menerapkan  kebijakan moneter harus lebih akomodatif melalui skema burden sharing dan penurunan tingkat suku bunga untuk mendorong pertumbuhan kredit," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA