REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, mengumumkan semua acara siaran langsung publik selama Olimpiade dan Paralimpiade di ibu kota akan dibatalkan. Keputusan ini diambil karena pandemi Covid-19 yang belum usai.
Koike mengatakan beberapa tempat yang direncanakan akan digunakan untuk acara publik itu malah akan dialih fungsikan untuk vaksinasi Covid-19. Pengumuman itu disampaikan sekitar satu bulan lagi sampai pembukaan Olimpiade Tokyo.
Dilansir di Inside Sport, Sabtu (19/6), penyelenggara, pejabat pemerintah dan pakar kesehatan masyarakat terus memperdebatkan apakah penonton bisa diizinkan menghadiri kegiatan Olimpiade.
Di sisi lain, Perdana Menteri Yoshihide Suga telah membuka jalan bagi penonton untuk melihat langsung pertandingan yang ada. Pemerintahannya juga memutuskan untuk mengakhiri keadaan darurat di Ibu Kota, pada Ahad (20/6) ini.
Namun demikian, penasihat Covid-19 top negara itu, Shigeru Omi, telah menekankan para penggemar tidak boleh diizinkan untuk hadir dalam setiap pertandingan. Menurut sebuah laporan atau buku yang ia sampaikan, larangan adanya penonton ini adalah cara teraman untuk menjadi tuan rumah Olimpiade Tokyo. Laporan ini ia buat bersama 25 ahli lainnya.
Dalam laporan yang sama, disebutkan atlet asing yang berlaga di Olimpiade maupun Paralimpiade Tokyo musim panas ini dapat dikeluarkan dari Jepang, jika melanggar peraturan yang bertujuan mencegah penyebaran infeksi Covid-19.
Semua atlet yang tidak mematuhi aturan terancam akan menghadapi hukuman. Termasuk pencabutan akreditasi dan hak untuk berpartisipasi dalam permainan, serta menghadapi denda.
"Kemungkinan ada konsekuensi yang dikenakan jika terjadi pelanggaran terhadap langkah-langkah ini, termasuk prosedur pencabutan izin tinggal Anda di Jepang," katanya.
Direktur Eksekutif Komite Olimpiade Internasional, Christophe Dubi, dalam sebuah konferensi pers mengatakan komisi disipliner akan bertanggung jawab untuk memutuskan penalti ketika seorang peserta diketahui melanggar aturan. Adapun untuk sanksi keuangan atau denda masih belum diputuskan berapa nominalnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
