Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

KKKS Ajukan Tambahan Split Blok Migas untuk Dorong Produksi

Jumat 18 Jun 2021 13:20 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya

Ladang pengeboran migas (ilustrasi)

Ladang pengeboran migas (ilustrasi)

Foto: AP PHOTO
Pengajuan perubahan split dikarenakan situasi yang dihadapi industri hulu migas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas kini tengah mengajukan penambahan split blok migas kepada pemerintah demi menopang rencana kerja di tahun ini.

Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengungkapkan pengajuan perubahan split memang dilakukan sejumlah KKKS khususnya untuk beberapa wilayah kerja yang tergolong marginal.

"Di Pertamina ada Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) kemudian Pertamina Hulu Sanga-Sanga dan lain sebagainya. List-nya banyak," ungkap Dwi kemarin.

Dwi mengungkapkan, banyaknya pengajuan perubahan split dikarenakan situasi yang dihadapi industri hulu migas akibat pandemi Covid-19, level marginal lapangan dan tekanan harga minyak pada tahun lalu.

Dwi melanjutkan, pihaknya terus mengkaji pengajuan perubahan split yang ada. Apalagi dengan tuntutan mencapai target pengurangan emisi maka permintaan KKKS untuk mengkaji insentif ini disebut semakin banyak.

Di sisi lain, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Mustafid Gunawan menjelaskan kriteria keekonomian lapangan untuk pengajuan penyesuaian split kini masih disusun khususnya untuk jenis kontrak bagi hasil gross split.

Merujuk regulasi yang ada maka penambahan split atau yang dikenal dengan diskresi bagi lapangan migas dengan kontrak bagi hasil gross split memang dimungkinkan. "Namun untuk gross split masih ada tambahan lagi Pak Menteri ESDM sesuai Permen 52 Tahun 2017 maupun PP 53 Tahun 2017 diperkenankan memberikan tambahan split," terang Mustafid.

Mustafid pun memastikan, tim khusus telah dibentuk dengan diketuai Dirjen Migas serta kementerian lembaga lain seperti SKK Migas, BPKP dan Kementerian Keuangan. Sejumlah pertemuan juga telah diadakan untuk menentukan kriteria keekonomian bagi lapangan yang berhak menerima penambahan split.

Sejumlah poin yang menjadi bahan pertimbangan antara lain Investment Rate Return (IRR) serta cost. "Cost inilah yang jadi basis ketika tim akan buat suatu rumusan yang jadi back up untuk Pak Menteri ESDM beri tambahan split," imbuh Mustafid.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA