Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Jalur Sepeda Dibongkar, RSA: Pendapat Sahroni Kurang Matang

Jumat 18 Jun 2021 04:00 WIB

Rep: Febryan. A/ Red: Teguh Firmansyah

Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di Jakarta pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memfasilitasi warga agar dapat bersepeda secara aman.

Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah jalur sepeda sepanjang 101 kilometer di Jakarta pada tahun 2021 yang bertujuan untuk memfasilitasi warga agar dapat bersepeda secara aman.

Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
RSA kecewa dengan pernyataan Sahroni.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Road Safety Asosiation (RSA) Indonesia, sebuah LSM yang fokus pada keselamatan jalan, mengkritik usulan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta jalur sepeda permanen di Jakarta dibongkar. Pendapat Sahroni dinilai tak matang.

"Ini sebuah hal yang lucu, keputusan yang gegabah, buru-buru, dan pendapat kurang matang dari seorang wakil rakyat," kata Rio Octaviano, Anggota Badan Kehormatan RSA Indonesia, kepada Republika.co.id, Kamis (17/6).

Pada dasarnya, kata Rio, RSA kecewa dengan pernyataan Sahroni. Ia pun mengaku hanya bisa berdoa agar Sahroni ke depan bisa lebih memahami ihwal keselamatan di jalan raya.

Sahroni diketahui meminta jalur sepeda permanen dibongkar karena diskriminatif terhadap kendaraan bermotor. Terlebih, jalur sepeda terproteksi itu tak digunakan setiap saat oleh pesepeda, hanya 2 - 3 jam.

Rio mempertanyakan landasan Sahroni menyampaikan usulan itu. Sebab, jalur sepeda permanen itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
Ia pun mengaku heran dengan argumen Sahroni yang menyebut jalur sepeda hanya digunakan selama dua jam. Hal itu tak bisa dijadikan alasan untuk membongkar jalur sepeda.

Jika landasannya seperti itu, kata Rio, maka trotoar bisa-bisa juga diminta dibongkar karena tidak setiap detik dilalui pejalan kaki. Jalur bus transjakarta  juga bisa dibongkar karena tidak selalu dilalui bus dan juga memakan badan jalan.  "Kalau perlu jalanannya dibongkar karena pejalan kaki kan tidak boleh lewat badan jalan. Sekalian nggak ada jalan. Kan begitu jadinya," kata Rio sembari tertawa.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Rabu (16/6), Sahroni meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi jalur sepeda yang ada di Jakarta. "Jika ini tidak dikaji ulang atau dibongkar, khawatir para pengguna transportasi lain juga meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan jalur khusus juga," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem itu.

"Kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang (jalur sepeda) yang permanen itu nanti dibongkar," ujar Listyo menanggapi.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA