Monday, 20 Safar 1443 / 27 September 2021

Monday, 20 Safar 1443 / 27 September 2021

Anies Berlakukan 75 Persen WFH Perkantoran di Zona Merah

Kamis 17 Jun 2021 21:42 WIB

Red: Ani Nursalikah

Anies Berlakukan 75 Persen WFH Perkantoran di Zona Merah. Pegawai beristirahat makan siang di salah satu kantor di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Anies Berlakukan 75 Persen WFH Perkantoran di Zona Merah. Pegawai beristirahat makan siang di salah satu kantor di Jakarta, Senin (14/6/2021).

Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Zona merah hanya boleh mempekerjakan karyawan di kantor sebesar 25 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 terkait pemberlakuan aturan jumlah karyawan bekerja dari rumah (Work from Home/WFH) sebesar 75 persen khusus perkantoran yang berada di zona merah Ibu Kota.

Dengan demikian, perkantoran di zona merah hanya boleh mempekerjakan karyawan di kantor (Work from Office/WFO) sebesar 25 persen dari total karyawan selama 14 hari ke depan atau sejak 15 hingga 28 Juni 2021.

Baca Juga

"Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran milik Swasta/BUMN/BUMD/Instansi Pemerintah di zona merah WFH sebesar 75 persen dan WFO sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," demikian petikan lampiran Kepgub di Jakarta, Kamis (17/6).

Sementara Kepgub tentang Perpanjangan PPKM Mikro sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta masih membagi rata kesempatan karyawan bekerja di kantor dan di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 671 Tahun 2021 yang dikeluarkan 31 Mei dan mulai berlaku 1 Juni yang lalu. Kini, hanya perkantoran di zona kuning dan zona oranye yang diperbolehkan memiliki aturan seperti 50 persen WFH dan 50 persen WFO.

Keputusan tersebut seluruhnya bersandar pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pasal 11 dan 12 (untuk karyawan perkantoran milik swasta, BUMN/BUMD) serta Pasal 13 dan 14 (untuk karyawan instansi pemerintah).

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA