REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin hari ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani berkaitan pendanaan untuk program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengungkapkan, Wapres ingin memastikan pendanaan program pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, agar program ini bisa berjalan
"Sebagaimana kita ketahui Wapres bertanggung jawab berdasarkan perintah dari Keppres, bertangungjawab untuk mengkoordinasi masalah pembangunan dan kesejahteraan Papua, dan ini sudah bulan Juni semuanya belum berjalan dengan baik," kata Masduki dalam keterangannya, Kamis (17/6).
Karena itu, kata Masduki, Wapres ingin memastikan pendanaan program itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani secara langsung. Ini agar proses pembangunan kesejahteraan Papua bisa berjalan.
Rapat ini juga kata Masduki, tindaklanjut dari pertemuan Wapres sebelumnya dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
"Kemarin kan sudah memanggil Menkopohukam tanya soal keamanan seperti apa, kondisinya seperti apa, nah sekarang soal pendanaan, karena pembangunan Papua itu dananya ada di berbagai K/L, itulah yang harus dikonsolidasi," kata Masduki.
Masduki menjelaskan, pembicaraan dengan Menkeu hari ini untuk menkonsolidasikan pendanaan Papua yang ada di anggaran sejumlah kementerian itu. Selanjutnya, jika masalah pendanaan selesai, Wapres yang memimpin terpadu itu akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, sebelum selanjutnya mulai dilaksanakan.
"Tidak akan lama lagi mudah-mudahan di akhir Juni/awal Juli akan diusulkan Wapres kepada Presiden supaya segera ada rapat terbatas untuk mengkonsolidasi dan bisa dilaksanakan pembangunan Papua berdasarkan dana-dana yang ada di APBN," ungkapnya.
Masduki mengatakan, setelah rapat dengan Menkeu, Wapres akan memanggil kembali Bappenas sebagai tim pelaksana program tersebut.
"Nanti juga akan ada koordomasi dengan Bappenas supaya dipercepat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua itu pada 2021 ini bisa segera dilaksanaka, jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan, penanganan keamanan satu pihak dan penanganan kesejehteraan di pihak lain akan terus dijalankan," ungkapnya.
Sebelumnya, Wapres juga telah memanggil Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Mahfud MD di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Rabu (9/6). Pertemuan keduanya diketahui untuk membahas situasi keamanan di Papua berkaitan dengan rencana kerja tim terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, yang dipimpin oleh Wapres.
"Menkopolhukam kita tahu membawahi unsur-unsur keamanan dalam negeri terutama di Papua seperti apa, dalam kondisi trakhir itulah yg dilaporkan oleh Pak Mahfud bagaiamana agar pembangunan Papua untuk menyejahterakan masyarakat Papua mesti segera dipercepat," kata Masduki dalam keterangan video yang dibagikan Sekretaris Wakil Presiden, Rabu (9/6).
Jubir Wapres mengatakan, sisi keamanan Papua menjadi salah satu yang menjadi perhatian Pemerintah untuk diselesaikan. Ini karena, keamanan masyarakat Papua bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Karena itu, dalam pertemuan Wapres dengan Menkopolhukam diputuskan agar program program yang disusun untuk menyejahterakan Papua bersifat mudah dan cepat
"Tadi diputuskan disimpulkan, pertama bagaiamana program program yang sifatnya quick win ya, bagaiamana cepat dan bisa segera menguntungkan kesejahteraan Papua itu programnya bisa segera terlaksana," kata Masduki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
