REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Hadi Santoso mengklaim, kesadaran masyarakat akan kebersihan sanitasi telah meningkat. Hal itu dibuktikan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pembuangan limbah.
Pria disapa Soni ini mengungkapkan, PAD dari pembuangan limbah secara terjadwal di Kota Malang cenderung meningkat. Pembuangan limbah oleh perusahaan sedot tinja saat ini juga lebih terarah di Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Supit Urang. "Di IPLT itu, limbah akan diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk," kata Soni di Kota Malang, Kamis (17/6).
Di samping itu, Soni menyatakan, pihaknya juga telah memberikan kemudahan pembayaran. Hal ini karena jadwal pembuangan tidak tentu sehingga jam operasionalnya 24 jam. Kemudian dia juga menegaskan, metode pembayaran di IPLT hanya memakai kode batang (barcode).
Menurut Soni, target utama Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebenarnya bukan untuk meningkatkan pendapatan. Namun meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal.
Mengenai penyedotan lumpur tinja, kata Soni, dinasnya telah bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tugu Tirta. Hal ini berarti pembayaran layanan bisa diangsur setiap bulan di rekening PDAM. Tarif pengurasan tangki septik setidaknya dikenakan harga Rp 15 ribu per kubik.
Berdasarkan data DPUPRPKP Kota Malang, capaian akses sanitasi layak telah menyentuh angka 84,12 persen pada tahun lalu. Menurut Soni, capaian ini mengindikasikan Kota Malang semakin sejalan dengan mimpi bebas BABS. "Atau kini sering dikenal dengan 100 persen open defecation free (ODF),” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
