Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Friday, 20 Zulhijjah 1442 / 30 July 2021

Ekspor Benih Bening Lobster Dilarang

Kamis 17 Jun 2021 13:59 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Agus Yulianto

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono (kanan) didampingi Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto (kedua kanan) dan Direktur Pemantauan dan Operasi Armada PSDKP Pung Nugroho (kiri) melihat ikan patin yang dibudi dayakan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Muarojambi, Jambi, Jumat (23/4/2021). Menteri Sakti Wahyu Trenggono mendorong BPBAT Sungai Gelam yang merupakan Koordinator Pusat Pengembangan Ikan Patin Nasional (PUSTINA) untuk mengembangkan kampung-kampung perikanan budi daya baru di daerah itu.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono (kanan) didampingi Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto (kedua kanan) dan Direktur Pemantauan dan Operasi Armada PSDKP Pung Nugroho (kiri) melihat ikan patin yang dibudi dayakan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Muarojambi, Jambi, Jumat (23/4/2021). Menteri Sakti Wahyu Trenggono mendorong BPBAT Sungai Gelam yang merupakan Koordinator Pusat Pengembangan Ikan Patin Nasional (PUSTINA) untuk mengembangkan kampung-kampung perikanan budi daya baru di daerah itu.

Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA
BBL merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia dan harus untuk pembudidayaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (MenKP RI), Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan, Peraturan MenKP Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah NKRI telah rampung dan diundangkan. Dia mengatakan, salah satu isi peraturannya dengan tegas melarang ekspor benih bening lobster (BBL).

"Peraturan Menteri (Permen) ini sudah mendapat nomor berita negara, sehingga secara resmi bisa saya umumkan kehadirannya. Di mana salah satu isinya dengan tegas melarang ekspor BBL," kata Trenggono saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Kamis (17/6).

 

photo
Benih bening lobster. - (Antara/Wahdi Septiawan)
 

Trenggono menuturkan, Permen itu merupakan salah satu wujud janji yang dia sampaikan seusai dilantik menjadi MenKP pada Desember 2020 lalu. Saat itu, kata dia, dirinya sudah menegaskan bahwa BBL merupakan salah satu kekayaan laut Indonesia dan harus untuk pembudidayaan di wilayah NKRI.

"Untuk pembudidayaan wajib dilakukan di wilayah provinsi yang sama dengan lokasi penangkapan BBL. Untuk memudahkan dalam implementasi aturan baru ini, KKP sedang menyusun petunjuk-petunjuk teknis yang saat ini dalam proses finalisasi," terang dia.

Dia menyebutkan, setelah itu selesai maka akan dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan supervisi secara berkala kepada pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, kota, dan ke nelayan. Kepada mereka akan disosialisasikan mengenai kejelasan regulasi/standar dalam pengelolaan BBL.

"Saya mengharapkan melalui aturan baru ini, semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan BBL bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut berbasis ekonomi biru. Mari bersama kita kawal implementasi dari aturan ini di lapangan nantinya," kata Trenggono.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA