Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Tuesday, 17 Zulhijjah 1442 / 27 July 2021

Rektor IPB Beri Masukan kepada Presiden dan Mendikbudristek

Rabu 16 Jun 2021 22:09 WIB

Red: Irwan Kelana

Rektor IPB University Prof Arif Satria memberikan masukan kepada presiden dan Mendikbudristek  terkait program MBKM Kemdikbud.

Rektor IPB University Prof Arif Satria memberikan masukan kepada presiden dan Mendikbudristek terkait program MBKM Kemdikbud.

Foto: Dok IPB University
Masukan itu terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Berbagai penyesuaian perlu dilakukan untuk merespons perubahan global yang terjadi secara cepat dan tidak terduga. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) merespons ini dengan meluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan MBKM adalah wujud respons pemerintah agar sistem pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan era saat ini.

“MBKM membebaskan mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Bahkan mahasiswa merdeka untuk belajar di luar kampus selama tiga semester. Mahasiswa bisa magang di industri multinasional, mengajar di sekolah proyek di desa. Serta bisa mengikuti program belajar di negara lain,” ungkap Nadiem Makarim MBA, mendikbudristek dalam diskusi rangkaian kegiatan Festival Kampus Merdeka, Selasa  (15/6).

Hadir dalam kegiatan ini Ir Joko Widodo selaku Presiden RI dan Prof Arif  Satria yang merupakan rektor IPB University sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI). Selain itu, hadir juga perwakilan mahasiswa yang mengikuti program MBKM yang diadakan oleh Kemendikbudristek dan perwakilan dari pimpinan perusahaan negeri dan swasta.

Dalam kesempatan ini, Prof Arif memberikan beberapa masukan kepada Presiden RI dan Kemendikbudristek terkait keberlangsungan MBKM yang saat ini sudah berjalan.

photo
Rektor IPB University Prof Arif Satria di Festival Kampus Merdeka (Foto: Dok IPB University)
Menurutnya,  salah satu komponen yang penting adalah menciptakan regulasi yang kondusif untuk menunjang kegiatan ini. Misalnya undang-undang tentang guru dan dosen yang memuat tentang kualifikasi dosen.

“Saat kita hadir dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sulit untuk mencari praktisi yang ahli. Perlu adanya penyesuaian perangkat perundang-undangan agar bisa kondusif untuk implementasi kampus merdeka. Begitu pula untuk sistem akreditasi yang harus merdeka juga untuk ekosistem kampus. Lalu statuta perguruan tinggi yang masuk dalam pemerintah perlu direform,” tambah Prof Arif dalam rilis yang diterima Republika.co.id.

Ia juga menjelaskan bahwa program Kampus Merdeka ini sangat cocok dengan agenda di  IPB University. Semenjak tahun 2019 IPB University sudah menggagas program-program yang membebaskan mahasiswa untuk belajar di luar kampusnya. Misalnya dengan menggabungkan riset, kewirausahaan dan belajar dalam satu kegiatan. Sehingga,  ia menyebut, saat momen peluncuran program MBKM, ada istilah ‘tumbu nemu tutup’. Progam ini sangat mendukung agenda dari IPB University.

Menanggapi ini Nadiem sangat senang dan menyebut Prof Arif sebagai ‘champion’ dari Kampus Merdeka. Bahkan sebelum program ini diluncurkan, ide ini sudah digagas oleh IPB University. Ia senang memiliki mitra yang sangat responsif.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ir Joko Widodo, yang merespons baik masukan ini dan mendorong seluruh pihak untuk terus berkolaborasi.

“Kampus Merdeka membutuhkan kolaborasi dari semuanya, baik kampus, mahasiswa, pemerintah, industri dan pihak lainya. Paling penting juga kecepatan dari tiap pihak. Misal kecepatan review kurikulum di kampus, pengembangan program di dunia industri dan ekosistem pendidikan nasional. Hal ini bukan hanya pekerjaan Mendikbudristek, tapi semua harus bekerja sama jika ingin membangun negara Indonesia yang maju,” tutup Ir Joko Widodo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA