REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan akan memberikan sanksi terhadap orang-orang yang menolak melakukan vaksinasi covid-19. Rencananya, diantara sanksi yang akan dikenakan adalah memblokir layanan telepon seluler, hingga menangguhkan gaji dari pegawai pemerintahan.
Langkah-langkah tersebut dinilai diperlukan untuk mengatasi skeptisisme mendalam mengenai vaksin COVID-19 dan inokulasi secara lebih luas. Pakistan telah lama berjuang dengan disinformasi mengenai vaksin yang sejauh ini terbukti aman dan efektif, salah satunya vaksin untuk mencegah polio.
Dalam upaya untuk memaksa orang untuk mendapatkan vaksinasi, otoritas lokal di dua provinsi, yaitu Punjab dan Sindh telah mengumumkan rencana untuk memblokir layanan telepon seluler dari warga yang menolak vaksin COVID-19. Menteri Penerangan Sindh, Syed Nasir Hussain Shah mengatakan keputusan untuk tidak mendapatkan vaksin tidak dapat diterima.
"Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan vaksin," ujar Shah, dilansir The Strait Times, Rabu (16/6).
Pihak berwenang belum mengumumkan kapan perintah itu akan berlaku atau bagaimana itu akan ditegakkan. Pada saat yang sama, pemerintah di Sindh telah mengarahkan kementerian keuangannya untuk berhenti membayar pegawai pemerintah yang belum divaksinasi mulai Juli mendatang.
Namun, sejak rencana tersebut diumumkan, laporan adanya sertifikat vaksinasi palsu meningkat. Di Pakistan, tidak sedikit orang tua yang menolak imunisasi polio untuk anak-anak mereka. Banyak yang beranggapan keliru, bahwa vaksin itu berbahaya dan bagian dari rencana Amerika Serikat (AS) untuk mensterilkan anak-anak mereka.
Penolakan itu membuat Pakistan menjadi tempat perlindungan terakhir virus polio di dunia, selain Afghanistan. Teori konspirasi tentang efek samping vaksin COVID-19 sejauh ini telah menyebar luas di Pakistan.
"Saya telah mendengar bahwa orang-orang, setelah mendapatkan suntikan virus corona, akan meninggal dalam dua tahun. Inilah alasan bahwa di keluarga besar kami yang terdiri dari setidaknya 25 orang, tidak ada yang mau memvaksinasi diri mereka sendiri." ,” ujar Ehsan Ahmed, seorang warga yang berprofesi sebagai sopir truk di Karachi.
Pemerintah Pakistan telah menargetkan vaksinasi untuk 45 juta hingga 65 juta orang pada akhir tahun ini. Beberapa waktu lalu, rencana pengadaan vaksin diumumkan, dengan estimasi dana hingga 1,5 miliar dolar AS.
Hingga Selasa (15/6), Pakistan telah memberi vaksinasi dosis penuh untuk sekitar tiga juta orang. Jumlah ini masih kurang dari 2 persen dari populasinya, sejak vaksinasi di negara itu dimulai pada 3 Februari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
