REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Depok 2021 tahap I, sebanyak 22.687 siswa yang sudah mendaftar. Namun daya tampung yang tersedia hanya untuk di SMAN dan SMKN cuma 5.685 siswa.Pendaftaran tahap I ini sudah ditutup.
Dengan rincian untuk SMAN sebanyak 4.116 siswa dan SMKN sebanyak 1.569 siswa.
"Kuota SMAN dan SMKN di Kota Depok cuma 5.685 siswa," kata Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Jawa Barat (Jabar) Wilayah II, I Made Supriatna belum lama ini.
Menurut Made, kouta PPDB di Kota Depok sangat terbatas dan persaingan cukup ketat. Terutama PPDB di jalur prestasi akademis. "Ini sangat ketat sekali terutama dari jalur prestasi akademis, karena DKI Jakarta dengan Jabar saat ini pendaftarannya sama," terangnya.
Ia mengakui, SMAN dan SMKNdi Kota Depok telah menjadi primadona dibanding daerah lain, karena menjadi rangking pertama mengalahkan Kota Bandung sehingga banyak masyarakat yang ingin sekolah di Kota Depok.
"Selain karena prestasi dan kualitas pendidikan, SMAN dan SMKN di Kota Depok jadi pilihan karena jumlah lulusan yang masuk ke perguruan tinggi negeri cukup besar. Contoh, di SMAN 1 Depok ini banyak yang keterima di perguruan tinggi untuk SMPTN UI saja itu 90 siswa. Nah itu menjadi daya tarik, sehingga banyak warga DKI yang kemarin data ke kami minta akun itu hampir sekira 823 siswa yang ingin mendaftarkan di Kota Bogor maupun Kota Depok. Tapi banyaknya di kota Depok," papar Made.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Dedi Supandi mengungkapkan, pihaknya cukup banyak menerima keluhan para orang tua siswa PPDB dari jalur prestasi memiliki kuota 20 persen. Keluhan mengenai adanya ketimpangan perbedaan nilai dari jalur prestasi.
"Saya sampaikan soal ketimpangan itu terjadi sebetulnya karena kita butuh standar. Lulus standarnya adalah ujian nasional, sekarang tidak ada ujian nasional maka diambillah nilai dengan rumus kalibrasi ada dari raport ranking dan sebagainya. Tapi itu ada beberapa yang protes terjadi timpang antara satu sekolah dengan sekolah lain," jelas Dedi.
Ditegaskan Dedi, bahwa agar orang tua tidak perlu resah karena data nilai yang terinput oleh SMP saat itu adalah versi pendaftaran. Kemudian akan dilakukan validasi verifikasi. Artinya, data itu belum data final. "Kami masih butuh penambahan waktu bukan untuk pendaftaran, sekitar 2- 3 hari utk verifikasi khusus jalur prestasi," tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Dedi, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam PPDB. Salah satunya ada warga miskin seolah-olah tapi tidak masuk dalam data data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Disdik Provinsi Jabar sudah melakukan MoU dengan Dinas Sosial (Dinsos) terkait data warga miskin. Sedangkan data turunan dari Kemensos dan untuk data zonasi itu berdasarkan MoU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Jika ada yang belum tercantum dalam DTKS dapat update di Dinsos sehingga bisa terambil otomatis di server. Tapi saya pesankan untuk perhatikan masyarakat miskin. Pesan saya dua ke kepala sekolah dan Kepala Cabangn Dinas (KCD) untuk mengupayakan warga miskin bisa bersekolah. Jangan melanggar sistem. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bisa berjalan lebih baik dari tahun kemarin dan kita optimistis bahwa PPDB di Jabar bisa berjalan dengan baik," harap Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
