Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Thursday, 26 Zulhijjah 1442 / 05 August 2021

Kemiskinan Meningkat 0,97 Persen

Selasa 15 Jun 2021 14:46 WIB

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan)

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan)

Foto: Antara/Aprillio Akbar
Mensos ingatkan hemat anggaran untuk program kesejahteraan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta jajaran Kementerian Sosial mencermati kebijakan nasional terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

Semua program dan anggaran harus diorientasikan pada manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, mencerminkan sinergi, serta keterpaduan.

“Juga, menjaga aspek efisiensi, efektivitas serta kepatutan, ” ujar Mensos pada kegiatan Penelitian Rencana Program dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022 di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Selasa (15/6).

Terlebih, pada masa pandemi Covid-19 telah menaikan angka kemiskinan 24,75 juta pada September 2019 menjadi 27,55 juta di September 2020, naik 0,97 persen. Kondisi itu sangat berdampak pada keluarga miskin dan rentan, serta adanya PHK, pengurangan jam kerja dan menurunnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kegiatan penelitian ini strategis untuk memastikan perencanaan program dan anggaran dapat memberi manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Berdasarkan data BPS per Februari 2021 menunjukan bahwa 19,10 Juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19," katanya.

Program Kemensos telah memberikan dampak signifikan menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat agar tidak terpuruk lebih dalam, sehingga negara harus hadir mengatasi permasalahan tersebut. 

Melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah mampu meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Dengan dilanjutkan program jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) yang menyasar sejumlah 18,8 Juta KPM di seluruh Indonesia,” tandasnya. 

BPNT dan PKH merupakan bagian strategis dari skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar mampu mereduksi dampak sosial ekonomi dari pandemik Covid-19. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dilakukan dan tema RKP tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. 

Diharapkan semua unit kerja dapat memastikan program yang disusun memiliki dampak sosial ekonomi langsung kepada masyarakat dan tepat sasaran. Berbagai program Kemensos diarahkan untuk berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan menjadi landasan menuju Indonesia Maju pada tahun 2045. 

“Perlu mendapatkan perhatian khusus, berbagai upaya untuk pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin dan rentan agar mereka bisa berdaya,” ujar Mensos.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA