Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

Monday, 23 Zulhijjah 1442 / 02 August 2021

LPI Ma'arif PBNU Tolak PPN Pendidikan

Selasa 15 Jun 2021 14:30 WIB

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Muhammad Hafil

LPI Ma'arif PBNU Tolak PPN Pendidikan. Foto: Ketua LP Ma’arif NU PBNU KH Z Arifin  Junaidi saat memberikan sambutan pada Pelatihan Online Olimpiade Matematika bekerja sama dengan Klinik Pendidikan MIPA, Senin (25/1) lalu mengatakan lewat pembelajaran Matematika inilah diharapkan para guru dapat mengantarkan para murid lebih mudah mengagumi alam semesta dan keagungan Allah SWT,

LPI Ma'arif PBNU Tolak PPN Pendidikan. Foto: Ketua LP Ma’arif NU PBNU KH Z Arifin Junaidi saat memberikan sambutan pada Pelatihan Online Olimpiade Matematika bekerja sama dengan Klinik Pendidikan MIPA, Senin (25/1) lalu mengatakan lewat pembelajaran Matematika inilah diharapkan para guru dapat mengantarkan para murid lebih mudah mengagumi alam semesta dan keagungan Allah SWT,

Foto: dok. Istimewa
PPN Pendidikan ditolak LPI Ma'arifI PBNU.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diajukan pemerintah dan akan dibahas dengan DPR. 

Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama KH Arifin Junaidi menegaskan bahwa LP M'arif NU PBNU dengan tegas menolak rencana penghapusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan dan meminta pemerintah membatalkannya.

Baca Juga

“LP Ma'arif NU sampai saat ini masih terus bergerak dan bergiat dalam bidang pendidikan bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk terus berperan serta dalam upaya mencerdaskan bangsa sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945,” ujar KH Arifin Junaidi kepada Republika.co.id, Senin (14/6). 

LP Ma'arif NU, kata KH Arifin, telah bergelut dalam bidang pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka, dan menaungi sekitar 21 ribu sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di daerah 3T. “Jangankan menghitung komponen margin dan pengembalian modal, dapat menggaji tenaga didik kependidikan dengan layak saja merupakan hal yang berat,” ujarnya menambahkan bahwa rencana penghapusan bebas pajak hanya akan memberatkan orang tua murid.

“Itu sebabnya gaji tenaga didik kependidikan di lingkungan LP Ma'arif NU harus diakui masih jauh dari layak karena jauh di bawah UMK. Padahal, tugas, posisi, dan fungsi guru tak berada di bawah buruh,” kata dia tidak habis pikir dengan arah pikiran para pengambil kebijakan. 

“Ini bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Harusnya pemerintah mendukung partisipasi masyarakat,” ujarnya. 

“NU akan selalu bersama pemerintah, selama pemerintah bersama rakyat. Sebaliknya, kalau pemerintah meninggalkan rakyat, NU akan memberikan kritik sebagai masukan,” katanya menandaskan. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA