REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Reform on Economics (CORE) melihat penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako premium bisa mengurangi potensi penerimaan pajak itu sendiri. Hal itu sangat dimungkinkan jika penerapannya berdampak pada peralihan dari konsumsi sembako premium ke medium.

Ekonom CORE, Yusuf Rendy Manilet, mengakui potensi untuk menggenjot penerimaan dari penerapan PPN sembako premium ini memang ada. Apalagi PPN merupakan proporsi terbesar kedua dalam pos pajak. Namun sebaliknya, jika terjadi peralihan akan membuat penerimaan dari PPN ini jadi menurun. 

"Patut ditunggu juga, apakah nanti ada switch misalnya, orang-orang kaya yang disasar ini melakukan konsumsi kepada produk dengan tarif pajak yang lebih rendah, jika itu dilakukan tentu ini akan mengurangi potensi penerimaan pajak PPN ini," kata Yusuf, Ahad (13/6).

Menurut Yusuf, kebijakan PPN sembako premium ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Terutamanya terkait penerapan PPN bagi barang pokok lain, apakah terbebas dari PPN atau tetap dikenakan dengan tarif minimal. 

"Hal lain yang juga menjadi pertanyaan yaitu bagaimana membedakan produk yang dikonsumsi oleh orang kaya dan ini bukan? Dinamika dari detail PPN inilah yang kemudian perlu ditunggu dan perlu diawasi," terang Yusuf. 

Yusuf mengatakan efekftif atau tidaknya penerapan PPN sembako premium ini akan dipengaruhi oleh beberapa. Pertama yaitu terkait skema redistribusi yang akan dilakukan pemerintah setelah program reformasi perpajakan. 

Yusuf mengambil contoh dalam hal penyaluran bantuan sosial dan subsidi, apakah sudah efektif dalam menekan kemiskinan nantinya. Selain redistribusi, perkembangan efektivitas penerapan PPN ini juga akan ditentukan dari pos pajak yang lain seperti Pajak Penghasilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika